Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan pendalaman lebih lanjut terutama untuk identifikasi terkait dugaan potensi praktik persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan harga beras menjadi tinggi di pasaran.
Anggota KPPU Hilman Pujana di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta temuan dalam diskusi yang telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di bidang pangan, serta asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar di komoditas tersebut.
“KPPU akan melakukan pendalaman lebih lanjut terutama untuk identifikasi potensi praktik persaingan usaha tidak sehat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Hilman.
Hilman menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, yakni Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri, asosiasi, dan berbagai pelaku usaha besar.
“FGD tersebut guna mendalami fenomena volatilitas harga pangan, khususnya beras,” ucap Hilman.
Diskusi lintas pemangku kepentingan tersebut untuk menyikapi tren kenaikan harga beras khususnya dalam enam bulan terakhir serta berbagai informasi mengenai kelangkaan komoditi beras di pasar ritel.
Berita Terkait
Muara Enim targetkan 203 ribu ton gabah kering panen pada 2024
Selasa, 7 Mei 2024 22:11 Wib
Bulog OKU terangkan alasan beras SPHP naik Rp12.500/Kg
Selasa, 7 Mei 2024 18:36 Wib
BRIN sarankan petani mempercepat tanam padi
Jumat, 3 Mei 2024 13:26 Wib
Masa panen pendek tantangan Bulog Sumsel dalam penyerapan beras 2024
Rabu, 24 April 2024 14:09 Wib
Bulog serap 500 ton beras petani OKU Timur
Minggu, 7 April 2024 22:03 Wib
Bulog jamin stok beras di OKU Raya aman hingga Idul Fitri
Minggu, 7 April 2024 2:52 Wib
OKU Timur masuki periode panen raya, Bulog setempat siap serap
Kamis, 4 April 2024 22:31 Wib
Presiden Jokowi: Bantuan pangan beras hingga akhir tahun bergantung APBN
Kamis, 4 April 2024 12:08 Wib