Baturaja (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memaksimalkan upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu.
"Kabupaten OKU saat ini sudah memiliki UPTD PPA sendiri," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) OKU Arman di Baturaja, Rabu.
Dia menjelaskan, UPTD di bawah naungan Dinas PPPA Kabupaten OKU tersebut berfungsi khusus untuk menangani masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan adanya UPTD PPA ini, kata Arman, pihaknya menargetkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten OKU bisa ditekan seminimal mungkin.
Sementara, Kepala UPTD PPA OKU Mery mengemukakan, sejak terbentuk pada Januari 2023 hingga saat ini pihaknya telah menangani sebanyak 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu.
"Jumlah tersebut tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 50 kasus," katanya.
Dari 21 kasus itu, lanjut dia, sebanyak delapan kasus berhasil dimediasi, sementara sisanya berlanjut ke meja hijau.
"Kalau kasusnya masih ringan kami upayakan jalan damai. Namun, jika kasus sudah berat, seperti pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya, maka sudah bisa dipastikan pelaku akan diseret ke pengadilan," tegasnya.
Mery mengatakan, dalam menjalankan tugas mulia ini pihaknya melibatkan berbagai instansi terkait lainnya, seperti Unit PPA Polres OKU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan OKU.
Selain tindakan tegas, kata Mery, pihaknya pun selama beberapa bulan terakhir proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Sosialisasi kami lakukan sampai melibatkan penggiat jejaring sosial. Tujuannya agar sosialisasi bisa sampai ke seluruh masyarakat OKU," ungkapnya.
Pemkab OKU bentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Dinas PPPA OKU dalam rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA). (ANTARA/Edo Purmana/Arsip)
