Kemenkumham Sumsel wujudkan pelayanan publik berkualitas di semua satker

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) terus mewujudkan pelayanan publik berkualitas di seluruh satuan kerja di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat.

"Untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas diupayakan peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan, sesuai data yang diungkap Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu Indeks sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM saat ini berada pada posisi ke-3.

Nilai indeks SPBE pusat meningkat sejak tahun 2019 tercatat 3,19 kemudian pada 2021 menjadi 3,68, dan pada 2023 nilai indeks SPBE ditargetkan 4,20 atau predikat memuaskan.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi SPBE di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel pada 2022 memperoleh peringkat ke-3 dengan nilai 3,36 (baik).

Nilai indeks SPBE itu didorong untuk dapat ditingkatkan bersama satuan kerja yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam wilayah Sumsel sesuai target pisat 4,20 atau predikat memuaskan, ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya berkomitmen mendukung optimalisasi target indeks SPBE Kemenkumham tahun ini.

"Kami tidak henti-hentinya berevolusi membuat inovasi layanan digital, terlebih telah ditetapkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan indeks SPBE di lingkungan Kemenkumham," ujar Kakanwil Ilham.