Festival Tenun Songket Nusantara hadirkan 6.000 UMKM

Jakarta (ANTARA) - Komunitas Indonesia Internasional Fashion Art & UKM (Kadiifa) menghadirkan 6.000 usaha mikro, kecil dan menengah di Festival Tenun Songket Nusantara & UMKM Expo 2023 pada 2-7 September 2023, dalam rangka menjaga dan melestarikan tenun dan songket sebagai warisan budaya nasional.

“Tahun ini adalah tahun kebangkitan pengusaha UMKM, khususnya perajin tenun. Event akbar ini merupakan permintaan dari para pelaku UMKM yang menjadi binaan Kadiifa di 38 provinsi yang didukung Kementerian Dalam Negeri, serta 20 kementerian terkait, dan pemerintah daerah,” ujar Ketua Umum Kadiifa Anna Mariana saat konferensi pers Festival Tenun Songket Nusantara & UMKM Expo 2023 di Jakarta, Rabu.

Anna menjelaskan 6.000 UMKM yang akan mengikuti festival yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno tersebut didominasi oleh UMKM tenun dan songket binaan Kadiifa, Kementerian BUMN dan komunitas lain. Selain UMKM tenun dan songket, juga terdapat UMKM komoditas lain seperti rempah, kraft, asesoris hingga kuliner nusantara.

Tujuan utama penyelenggaraan festival UMKM yang disebutnya terbesar di Asia tersebut adalah mewadahi terjadinya business to business agar ada keberlanjutan dengan kuantitas besar. Kadiifa juga siap membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, permasalahan packing hingga akses pembiayaan.
 

“Bicara retail, harapan kami sebanyak-banyaknya. Jika dibandingkan, pameran di JCC kapasitas 1.000-1.200 booth bisa sampai Rp30-45 miliar dengan pemasukan pajak Rp5-6 miliar selama 3 hari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anna menyampaikan tujuan pertama pelaksanaan Festival Tenun Songket Nusantara & UMKM Expo 2023 adalah melindungi warisan kebudayaan tradisional dan melestarikannya, sekaligus menggerakkan sektor industri ekonomi.

Pada festival tersebut rencananya akan ada pengakuan legal terhadap eksistensi tenun dan songket Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Ditegaskannya, legalitas merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh negara lain untuk mencuri warisan budaya nusantara.

“Jika pengakuan warisan budaya hanya dilakukan dalam bentuk seremoni, hal itu rentan untuk jatuh ke tangan negara lain. Saat ini Kemendikbudristek sedang berada dalam antrean pendaftaran warisan budaya ke UNESCO,” tutur dia.

Ia juga meminta Kemendikbudristek memasukkan sejarah budaya ke dalam kurikulum SD hingga perguruan tinggi. Tujuannya agar generasi muda masa depan mengetahui akar budaya leluhur mereka dan tidak larut dalam ekspansi budaya negara lain.

Selain itu adalah mendorong pemerintah mengakui HAKI terhadap motif di setiap daerah 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Serta mendorong Kemenparekraf menghadirkan sentra tenun berkualitas dengan produk-produk yang terstandardisasi.

“Di bawah payung Kementerian Dalam Negeri, kita berharap kearifan lokal dapat terintegrasi antardaerah sehingga setiap pemerintah daerah dapat menginventarisasi produk tenun yang sudah diverifikasi,” tambahnya.