Kemenkumham Sumsel gandeng Tim Pora optimalkan pencegahan TPPO

Koordinasi itu dilakukan sebagai wujud sinergi dalam hal pengawasan orang asing berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Tim Pora Sumsel, katanya merupakan suatu wadah untuk dapat berkoordinasi, bertukar data dan informasi, serta menyelesaikan permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Sumsel..

Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Sumsel Junior Manerep Sigalingging menyampaikan bahwa topik pembahasan dalam rapat koordinasi Tim Pora pada penghujung Juli 2023 ini adalah kebijakan keimigrasian dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

"Perdagangan orang merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang paling mengerikan. Hal ini melibatkan eksploitasi, penyalahgunaan, dan penindasan terhadap individu yang rentan," katanya.

Provinsi Sumsel menjadi salah satu wilayah yang strategis dan memiliki potensi kegiatan perdagangan orang, kondisi ini menjadi tanggung jawab besar dalam melindungi warga negara dan orang asing yang tinggal di daerah dengan 17 kabupaten dan kota itu.

Dengan koordinasi intensif dengan Tim Pora, diharapkan dapat menciptakan langkah-langkah pencegahan/preventif yang efektif dalam menjaga keamanan di Sumsel terutama  TPPO, ujar Junior.