Palembang (ANTARA) - Partai politik di era demokrasi modern saat ini dipandang sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat adil dan makmur.
Partai Politik juga sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif.
Demikian disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Parsaoran Simaibang, saat membuka Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Tentang Partai Politik di wilayah Sumatera Selatan, bertempat di salah satu hotel di Palembang, Senin (20/3).
Sosialisasi tersebut mengangkat tema 'Wujudkan Peran Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam Sinkronisasi Data Alamat Kantor dan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi'.
Parsaoran Simaibang yang membuka kegiatan menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel berupaya memberikan pelayanan pendataan parpol dengan lebih akurat melalui sosialisasi ini.
Simaibang menyebut Sosialisasi Layanan AHU tentang partai politik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk berbagi informasi dan memperluas pemahaman terhadap masalah politik yang berkembang serta meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat menuju peran aktif serta partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.
"Selain itu, sosialisasi itu juga bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat, pemangku kepentingan dan aparatur negara mengenai partai politik di Indonesia,” ujar Simaibang.
Dia menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang dalam perkembangannya belumlah mampu menjawab tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat sehingga diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mensyaratkan Partai Politik harus berbadan hukum
Berdasarkan data dari Direktorat Tata Negara terdapat 76 partai politik yang saat ini telah berbadan hukum.
Salah satu syarat partai politik untuk bisa mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni sudah berbadan hukum di Kemenkumham.
Dikatakan Kadiv Yankumham, bahwa di provinsi ini terdapat 18 partai politik yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024 telah lolos verifikasi dan validasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan.
“Demikian juga Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tahun 2023 ini melaksanakan sinkronisasi data alamat kantor dan pengurus partai politik tingkat provinsi, dengan harapan data yang diperoleh nantinya dapat menjadi bahan dalam mengoptimalkan layanan parpol di wilayah,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini diisi dengan penyampaian materi oleh tiga narasumber dan dimoderatori oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yenni.
Ketiga narasumber itu yakni Direktur Tata Begara yang diwakili oleh Koordinator Sub Direktorat Partai Politik, Tjasdirin, Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang diwakili oleh Fungsional Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Danny Wandira, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Hendri Daya Putra. (Ril)
