Kemenkumham dukung BPHN Mengasuh bina siswa sekolah di Sumsel

Palembang (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Selatan siap berpartisipasi untuk menyukseskan program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Mengasuh untuk pembinaan siswa di sekolah-sekolah yang tersebar di provinsi setempat.

"Menyikapi fenomena maraknya kejadian kriminal yang melibatkan anak sekolah, kami melalui BPHN bergerak cepat menggelar program BPHN Mengasuh,"
kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, seusai mengikuti zoom meeting BPHN Mengasuh yang dipimpin Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, di Palembang, Sabtu.

Dia menjelaskan BPHN Mengasuh adalah program pembinaan dan pemberian pengetahuan hukum dan Pancasila kepada anak–anak dan pelajar.

“Kami sangat mendukung penuh kegiatan ini melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mendorong jajaran penyuluh hukum dan organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk melakukan pembinaan hukum dan Pancasila kepada siswa di seluruh sekolah tingkat dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) di Sumsel,” ujar Ilham.

Dia menyebut pihaknya memiliki 23 orang penyuluh hukum yang terdiri dari delapan orang jenjang ahli madya, sembilan orang jenjang ahli muda, dan enam orang jenjang ahli pertama.

Ia menambahkan tim penyuluh tersebut telah melaksanakan 121 kali penyuluhan hukum ke seluruh masyarakat di 17 kabupaten/kota dalam wilayah Sumsel dalam tahun 2022.

Pada awal 2023, kata dia, pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan 13 organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kemenkumham.

Menurut dia, fenomena bullying dan kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar saat ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu peran dari semua pihak guna memberikan kesadaran hukum kepada pelajar mengenai nilai-nilai hukum dan Pancasila, serta sanksi hukum yang diterima apabila melanggar.

"Teruntuk semua pihak yang telah terlibat, Kakanwil Kemenkumham Sumsel juga akan memberikan penghargaan atas segala bentuk partisipasi," ujarnya.

Ia mengatakan bagi pihak yang aktif memberikan pembinaan ke sekolah, akan diberikan reward, sedangkan bagi penyuluh hukum akan diberikan penilaian standar kinerja pegawai (SKP) oleh pimpinan tinggi dengan nilai ekspektasi sangat baik, serta bagi organisasi PBH dapat diberikan tambahan anggaran pada addendum triwulan III Tahun 2023, dan anggaran tahun 2024, dan sebagai pertimbangan akreditasi tahun 2024.