Pemerintah kebut penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di ibu Kota Negara

id IKN Nusantara,infrastruktur dasar IKN,pembangunan IKN,berita sumsel, berita palembang, antara palembang

Pemerintah kebut penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di  ibu Kota Negara

Arsip foto - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti akses logistik, Bendungan Sepaku Semoi, dan Persemaian Mentawir.

“Tiga bagian infrastruktur dasar itu sudah dimulai pembangunannya,” kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pemerintah kebut penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di ibu Kota Negara

Pembangunan akses logistik seperti jalan, bandara, pelabuhan, diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Nusantara.

Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibangun untuk menjadi sumber pasokan air baku bagi masyarakat. Kedua infrastruktur itu di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sidik.

Sedangkan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadi tempat penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan.

Baca juga: Gua Tapak Raja di kawasan IKN simpan banyak cerita mulai ritual hingga pertapaan

"Masing-masing pekerjaan infrastruktur tersebut di bawah teknis dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, progress terus berjalan," katanya.

Di semester II 2022 mendatang, kata Sidik, pemerintah juga akan melakukan pematangan tanah atau land development guna mengerjakan proyek infrastruktur besar termasuk juga kawasan inti pemerintahan.“

Baca juga: Luhut sebut pembangunan IKN tarik minat investor mancanegara

Land development termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di semester II akan berjalan,” ujar Sidik.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya memaparkan pembangunan di semester II-2022 akan mencakup akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca juga: 60 ribu ASN direncanakan pindah ke IKN pada 2024

Adapun, pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.

Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.

Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.