Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah daerah (pemda) memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru nonpegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru honorer di daerah masing-masing.
Berdasarkan data hasil penelusuran Forum Guru Honorer Bersertifikasi menunjukkan lebih dari 700.000 guru di Indonesia masih menerima gaji kurang layak sehingga tidak cukup untuk menjamin hidup sejahtera.
“Polemik dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS masih sangat memprihatinkan. Untuk itu, pemda harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan pemerintah daerah perlu membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang mendukung kesejahteraan guru-guru honorer.
“Kepala daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru non-PNS,” terang dia.
Ia menegaskan gaji atau upah yang layak merupakan salah satu wujud konkret perhatian pemerintah terhadap nasib guru-guru honorer.
Tidak hanya itu, katanya, upah yang layak merupakan bentuk penghargaan riil pemerintah terhadap pengabdian guru.
“Kita harus mengapresiasi segala pengabdian dan sumbangsih para guru dalam membangun masa depan anak bangsa. Jadi, apresiasi itu harus direalisasi dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka terlebih guru non-PNS,” kata Junimart.
Terlepas dari itu, ia meyakini bahwa masalah kesejahteraan guru honorer harus dipecahkan dengan menambah kuota PNS untuk guru di setiap daerah.
Ia meminta para pengambil kebijakan membuat proses seleksi dan pengangkatan guru honorer menjadi PNS menjadi lebih mudah.
“Setiap tahun harusnya kuota pengangkatan guru PNS ditingkatkan, begitu pula dengan prosesnya dengan harapan ke depan sudah tidak ada lagi guru-guru yang bernasib sama seperti Oemar Bakri,” ujar dia.
Berita Terkait
Bandara Palembang prediksi ada 152.229 penumpang selama masa lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 18:11 Wib
Pertamina prediksi kebutuhan avtur SMB II Palembang naik 10 persen
Selasa, 26 Maret 2024 7:59 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu
Senin, 25 Maret 2024 15:47 Wib
Kasdam II/Sriwijaya tutup kegiatan TMMD di Lalan Muba
Kamis, 21 Maret 2024 11:32 Wib
Penerbangan internasional SMB II Palembang tunggu restu regulasi empat kementerian
Jumat, 15 Maret 2024 21:40 Wib
Takjil gratis buat penumpang di Bandara SMB II Palembang
Jumat, 15 Maret 2024 21:01 Wib
Bahagia itu sederhana, bisa naik mobil patroli TNI mereka sudah senang
Jumat, 15 Maret 2024 20:09 Wib
Bandara SMB II Palembang meraih penghargaan ACI ASQ Awards
Rabu, 13 Maret 2024 19:00 Wib