Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebagai upaya tegas mengendalikan impor maka pembangkit listrik PLN yang tidak memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan ditunda.
"Jadi sekarang (proyek) PLN yang konten lokalnya kurang, kami suruh pakai (bahan) dalam negeri. Kalau tidak, ya di-'reschedule' (dijadwalkan ulang) khusus untuk yang belum tanda tangan (perjanjian)," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (14/8).
Menurut Luhut, evaluasi proyek kelistrikan PLN dilakukan sebagai upaya tegas pemerintah dalam mengendalikan impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan.
Besaran TKDN yang harus dipenuhi, lanjut dia, bervariasi tergantung dengan kapasitas pembangkit listrik yang dibangun.
Namun, ia menegaskan proyek tersebut hanya berlaku bagi proyek-proyek di Pulau Jawa lantaran menurutnya pulau terpadat di Indonesia itu telah kelebihan pasokan listrik.
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, evaluasi terhadap proyek pembangkit listrik diyakininya tidak akan berdampak pada progres program pembangkit listrik 35 ribu MW.
Terlebih, langkah tersebut dilakukan hanya untuk menghadapi ketidakpastian global yang tengah terjadi dan berimbas kepada perekonomian dalam negeri.
"Tidak ada yang perlu ditakuti. Masih tetap (berjalan). Sekarang kita di Jawa ini kelebihan listrik, jadi tidak akan jadi masalah. Ini kita (lakukan) hanya melewati periode krisis dunia," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut PLN dan Pertamina merupakan dua BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang sangat besar. Pemerintah meminta mereka melihat kembali impor mereka.
"Tidak hanya harus memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal. Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda," katanya.
Menurut dia, Menteri ESDM akan melihat semua yang merupakan daftar barang untuk diimpor dan akan disetop dulu sampai enam bulan ke depan hingga kondisi neraca pembayaran membaik.
Menkeu juga menyebutkan untuk impor barang barang konsumsi maupun bahan baku akan diupayakan substitusi produk dari dalam negeri.
Berita Terkait
Jambi gerak cepat, pembangunan tol Tempino Simpang Ness memulai pembersihan lahan
Minggu, 28 April 2024 4:00 Wib
Akademisi : Ada "people power" kawal Pilkada Sumsel
Sabtu, 27 April 2024 22:55 Wib
Susno Duadji: Jangan ragu dan takut kritisi Pilkada Sumsel
Sabtu, 27 April 2024 21:47 Wib
Polisi Sumsel musahkan 109 senjata api rakitan di OKI
Sabtu, 27 April 2024 20:02 Wib
Kemenkumham Sumsel tingkatkan peran penyidik PNS dalam penegakan hukum
Sabtu, 27 April 2024 6:53 Wib
Balai Karantina Sumsel turunkan tim mitigasi penyebaran penyakit SE pada kerbau
Sabtu, 27 April 2024 6:51 Wib
Kemenkumham Sumsel gelar ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan
Jumat, 26 April 2024 23:46 Wib
Kejati Sumsel tetapkan satu tersangka korupsi jaringan komunikasi desa
Jumat, 26 April 2024 21:41 Wib