Pendangkalan Alur Pelabuhan TAA bahayakan aktivitas pelayaran

id Pelabuhan TAA,Tanjung api api,Jalur kapal

Pendangkalan Alur Pelabuhan TAA bahayakan aktivitas pelayaran

Anggota Komisi V DPR yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono (baju batik) melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Api-Api di Banyuasin, Selasa (27/6/18).(ANTARA News Sumsel/Fernando Tri Tanjung/Erwin Matondang/18)

Banyuasin (ANTARA News Sumsel) - Anggota Komisi V DPR yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai tinjauan lanjutan dari Pelabuhan Boom Baru untuk memantau operasional dan infrastruktur pelabuhan.

"Jalur kapal ini merupakan jalur antar provinsi yang memang harus ditangani oleh pemerintah dengan baik terutama dari segi infrastrukturnya. Pelabuhan laut sampai sekarang belum bisa dioperasikan di Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) akibat pendangkalan luar biasa dari alur tersebut,” kata Bambang setelah melakukan pemantauan di Pelabuhan TAA Banyuasin, Selasa (27/6).

Ia mengatakan sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2008, ini adalah tugas dari pemerintah untuk mengeruk atau mendalamkan alur kapal sesuai kebutuhan perusahaan pelayaran itu sendiri.

“Saya menekankan kepada pihak KSOP ataupun pihak BPTD termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempercepat proses pendalaman alur, karena ini bisa membahayakan keselamatan kapal dan penumpang,” tegasnya.

Ia menambahkan tidak hanya konstruksi yang tergores dari dasar laut sendiri, tapi juga kotoran yang masuk ke dalam mesin kapal bisa membuat macet dan mogok serta bisa mengakibatkan stabilitas kapal terganggu sehingga  membahayakan keselamatan pelayaran.

“Pemerintah harus paham bahwa toleransi dalam keselamatan itu tidak ada, keselamatan harus sesuai dengan standarisasi yang ditentukan, infrastruktur terhadap keselamatan harus diperhatikan secara maksimal dan harus segera diatasi,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan jika alur kapal belum dikeruk, staknasi ekonomi atau akibat dari pendangkalan ini akan terjadi penghentian operasional kapal dari dua hingga tiga jam, perlu adanya penanggulangan cepat sehingga tidak ada lagi ekonomi terhambat akibat infrastruktur yang tidak benar.

“Saya mengimbau kepada pemerintah, sudah waktunya untuk membangun dermaga baru, pemerintah provinsi sudah siap untuk memindahkan hidrolis milik pemerintah kota untuk dipindahkan ke pelabuhan TAA untuk menambah dermaga,” ujarnya.