Palembang (ANTARA News Sumsel) - Survei Lembaga Kajian Publik Independen menyebutkan tren dukungan atas dua pasangan calon wali kota Palembang mengalami peningkatan, sedangkan dua pasangan lainnya justru turun.
"Berdasarkan hasil survei Agustus 2017, Maret dan Mei 2018 tren dukungan masyarakat kepada Cawako/Wawako Sarimuda-Abdul Rozak positif yakni 30 persen, 44 persen, dan 38 persen, begitu pula dengan pasangan Mularis Djahri-Saidina Ali positif yakni Agustus 6 persen, Maret 5 persen dan Mei 8 persen," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) Arianto, di Palembang, Minggu.
Sedangkan tren dukungan atas pasangan petahana Harnojoyo-Fitrianti Agustinda cenderung turun, yakni 46 persen, 36 persen, dan 29 persen, begitu juga dengan pasangan Akbar Alfaro-Hernoe mengalami penurunan, katanya.
Menurut pemimpin lembaga yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) itu, berdasarkan hasil survei pasangan peserta pilkada Palembang itu, meskipun Sarimuda-Rozak berpeluang besar menang, namun tidak menutup kemungkinan pasangan Mularis-Syaidina yang tren dukungannya juga positif maupun pasangan Harno-Fitri dan Akbar-Hernoe yang tren dukungannya negatif bisa unggul.
Keempat peserta pilkada serentak di Palembang itu menjelang beberapa pekan pemungutan suara 27 Juni 2018 masih memungkinkan untuk meningkatkan jumlah dukungan masyarakat karena terdapat masa mengambang yang cukup besar sekitar 22 persen.
Temuan survei Mei 2018 terekam pasangan Sarimuda-Abdul Rozak (SADAR) memperlihatkan tren elektabiliasnya mengalami kenaikan konsisten dari survei-survei sebelumnya.
Berdasarkan survei tersebut, posisi elektabilitas Sarimuda-Abdul Rozak berada pada angka 38 persen, diikuti Harnojoyo-Fitrianti Agustinda (HARFIT) sebesar 28 persen, Mularis Djahri-Syaidina Ali (MUSI) di angka 8 persen dan pasangan Akbar Alfaro-Hernoe Roespriadji (AKHOR) sebesar 3 persen.
"Untuk mendongkrak dukungan masyarakat, keempat peserta pilkada bisa memanfaatkan sisa waktu sosialisasi meyakinkan calon pemilih melalui visi misi berpihak dengan rakyat yang siap dijalankan dalam 100 hari kerja," ujar Arianto.
Sementara mengenai kemungkinan pemberian hadiah atau politik uang dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang periode 2018-2023 untuk mendapatkan dukungan masyarakat terbuka lebar.
Politik uang yang sesuai ketentuan dilarang, juga bisa mempengaruhi mendongkrak dukungan masyarakat karena berdasarkan survei 49 persen responden menganggap wajar jika pasangan cawako-wawako memberikan hadiah kepada pemilih mereka, kata Direktur Eksekutif LKPI itu.
