Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Bank Indonesia (BI) menaikkan batas maksimum saldo uang elektronik tidak terdaftar dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan yang terdaftar tetap Rp10 juta.
"Ini untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan penggunaan uang elektronik 'unregister' (tidak terdaftar) untuk transaksi pembayaran dengan nilai yang lebih tinggi dari Rp1 juta," kata Kepala Departemen Kebijaan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko di Jakarta, Senin.
Uang elektronik tidak terdaftar (unregister) merupakan uang elektronik yang kerap digunakan masyarakat. Dalam uang elektronik ini, identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit.
Jadi sebenarnya, pengguna uang elektronik tidak terdaftar harus lebih hati-hati karena penggunaan uang elektronik tidak terdaftar saml halnya dengan uang tunai.
Jika hilang, maka saldo uang elektronik tidak terdaftar dapat digunakan oleh siapapun yang menemukannya.
Sedangkan uang elektronik terdaftar (registered) adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (issuer). Uang elektronik jenis ini tidak dapat dipindahtangankan.
Perbedaan yang paling mencolok adalah uang elektronik terdaftar biasanya menyediakan fitur transfer dana dan tarik tunai, sedangkan uang elektronik tidak terdaftar memiliki fitur yang terbatas.
Penaikan maksimal saldo uang elektronik tidak terdaftar diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan Nomor 20/6/PBI/2018 dan berlaku sejak 4 Mei 2018.
Meski dinaikkan, Onny mengklaim BI tetap mengawasi penuh unsur perlindungan konsumen yang diterapkan penyelenggara uang elektronik.
"Kita tetap awasi aspek keamanan transaksi serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)," tegasnya.
BI juga, ujar Onny, sudah mengawasi secara integral terhadap penyelenggara, perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dan pihak afiiasi lain dalam industri uang elektronik.
Bank Sentral mencatat dana mengendap di industri uang elektronik per Desember 2017 mencapai Rp2,4 triliun.
Berita Terkait
Kemenkumham Sumsel kembangkan sistem elektronik layanan hukum bidang grasi
Jumat, 29 Maret 2024 23:30 Wib
Polda Sumsel gelar operasi keselamatan lalu lintas sambut Ramadhan
Senin, 4 Maret 2024 15:56 Wib
261.265 warga OKU telah miliki KTP elektronik
Rabu, 10 Januari 2024 5:51 Wib
Rokok elektrik tidak penuhi syarat untuk modalitas berhenti merokok
Selasa, 9 Januari 2024 15:45 Wib
Imigrasi Palembang tingkatkan pelayanan "eazy passport"
Rabu, 3 Januari 2024 14:23 Wib
Imigrasi Palembang layani 42.899 permohonan pembuatan paspor
Sabtu, 30 Desember 2023 16:13 Wib
Ari: Presiden belum berniat tempuh langkah hukum untuk Agus Rahardjo
Rabu, 6 Desember 2023 14:51 Wib
Warga Bali terima sertifikat tanah elektronik pertama dari Presiden
Senin, 4 Desember 2023 15:53 Wib