Diskoperindag sayangkan oknum LSM manfaatkan pembangunan pasar

Pariaman, Sumbar (ANTARA Sumsel) - Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman, Sumatera Barat, Gusniyetti Zaunit menyayangkan adanya oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memanfaatkan rencana pembangunan pasar setempat dengan meminta sejumlah uang.

"Ada oknum Ketua LSM sudah beberapa kali mengirim saya pesan singkat sekitar awal 2016. Inti pesan tersebut meminta sejumlah uang terkait pembangunan Pasar Pariaman," katanya di Pariaman, Selasa.

Ia menyebutkan pesan singkat yang dikirimkan oleh oknum Ketua LSM tersebut telah disampaikan secara langsung kepada wali kota setempat.

"Saya sudah menyampaikan secara langsung masalah ini kepada wali kota, namun pemerintah lebih memilih mengabaikan persoalan tersebut karena ingin fokus pada pembangunan pasar yang direncanakan dimulai pada 2017," jelasnya.

Sementara itu Ketua LSM Gempur Ali Nurdin yang diduga mengirim pesan singkat tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan pesan singkat atau menghubungi Kepala Diskoperindag seperti yang disangkakan kepadanya.

"Saya sama sekali tidak pernah menghubungi apalagi meneror melalui pesan singkat terkait pembangunan Pasar Pariaman, namun mengirimkan surat kepada beliau memang ada," ujarnya.

Ia menegaskan selain pernah mengirimkan surat, hubungan komunikasi pihaknya dengan kepala Diskoperindag tidak pernah menyangkut pembangunan pasar.

Pihaknya juga mengaku tidak pernah mengambil keuntungan dari pihak mana pun terkait rencana pembangunan Pasar Pariaman yang diperkirakan memakan dana hingga Rp64 miliar.

Sebelumnya Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman juga menyebutkan adanya oknum tertentu yang dengan sengaja ingin menghalangi dan mencoba membatalkan rencana pembangunan Pasar Pariaman.

"Oknum itu dengan sengaja menghalangi pembangunan pasar dengan menggunakan jasa pihak ke tiga," kata dia saat menghadiri sosialisasi pembangunan Pasar Pariaman di Balaikota setempat belum lama ini.

Ia meneruskan juga mendengar adanya oknum yang mengumpulkan uang dari para pedagang dengan tujuan menyewa jasa pihak ke tiga untuk membatalkan pembangunan pasar.

"Pemerintah sendiri bersama DPRD belum menyepakati pembangunan pasar, namun sudah ada isu yang berkembang sampai ingin mengumpulkan uang dari pedagang," jelasnya.