Jambi, (ANTARA News) - Puluhan warga dan pedagang kaki lima di kawasan terminal Simpang Kawat Kota Jambi menggelar aksi demonstrasi mengajak anggota DPRD setempat menolak rencana alihfungsi terminal menjadi mal.
"Alihfungsi terminal menjadi mal bukan program pro-rakyat. Kami mengajak DPRD untuk menolak rencana pembangunan mal ini," ujar Jamhuri salah seorang warga saat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Jambi, Kamis.
Menurut dia, pembangunan mal dengan mengalihfungsikan terminal Simpang Kawat perlu kajian mendalam, sebab di sekitar terminal banyak pedagang kaki lima dan perumahan warga.
"Sudah ada contoh pembangunan mal di Jambi, justru menimbulkan polemik. Apalagi di kawasan Simpang Kawat banyak pedagang dan perumahan warga. Jangan hanya untuk keuntungan sesaat masyarakat justru dirugikan," katanya.
Meski mendapat banyak desakan, tidak semua kalangan DPRD Kota Jambi setuju memberikan tanda tangan pernyataan penolakan.
Dari sekitar 45 anggota DPRD hanya 50 persen yang berani memberikan tanda tangan pernyataan menolak alihfungsi terminal menjadi mal.
"Kami bersama sebagian anggota DPRD berani menolak karena memang rencana alihfungsi terminal perlu ada kajian mendalam," ujar salah satu anggota DPRD Kota Jambi, A Shomad.
Ia menjelaskan, DPRD Kota Jambi telah membentuk tim panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji usulan Pemkot Jambi terkait rencana alihfungsi terminal menjadi mal tersebut.
"Setuju atau tidaknya DPRD atas rencana itu nantinya akan disampaikan dalam sidang paripurna," katanya.
Pemkot Jambi beralasan alihfungsi terminal seluas kurang lebih dua hektare itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.
"Selama ini PAD dari terminal Simpang Kawat pertahun hanya Rp17 juta. Sementara apabila dijadikan kawasan perbelanjaan tentunya akan meningkatkan PAD disamping bisa menyerap banyak tenaga kerja," ujar Wali Kota Jambi Bambang Priyanto beberapa waktu lalu.(ANT-BS/Parni)
Warga Jambi ajak DPRD tolak pembangunan mal
Logo Pemerintah Provinsi Jambi. (FOTO ANTARA/12)
