Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan renovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga Desember 2025 dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp43,6 triliun.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam diskusi yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Senin, menyampaikan pihaknya berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 140 ribu unit per tahun.
Namun, dalam masa pemerintahan saat ini, target untuk melakukan renovasi rumah di daerah meningkat menjadi dua juta unit per tahun.
"Meskipun masa efektif pemerintah tinggal sekitar enam bulan sampai Desember 2025, Presiden tetap menegaskan bahwa harus merenovasi dua juta rumah," katanya.
Disampaikan dia, anggaran yang digelontorkan dari APBN tersebut akan dibagi ke setiap rumah dengan nilai subsidi perbaikan hunian sebesar Rp21,8 juta per rumah.
Saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis lainnya supaya target yang diberikan Presiden bisa terpenuhi, seperti penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, TNI, dan Polri.
Pemerintah renovasi dua juta rumah hingga Desember
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah (kanan) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA/Muzdaffar Fauzan
