Semarang (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Ghulam Manar berpendapat koalisi yang terjadi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di tingkat nasional bisa saja berbeda dengan koalisi pada pemilihan kepala daerah.
"Berbicara politik, koalisi itu tidak permanen. Tidak ada jaminan di pilpres kemudian (sama) dengan pilkada, termasuk untuk Jateng maupun Kota Semarang," katanya di Semarang, Sabtu.
Menurut dia, Jateng selama ini dikenal sebagai basis massa PDI Perjuangan sehingga kerap disebut dengan "kandang banteng" yang sejauh ini masih cukup kuat, meski calon presidennya dan wakil presidennya kalah pada Pilpres 2024.
Sebab, kata dia, perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024 masih cukup tinggi, meski turun dan berpeluang untuk mengusung pasangan calon sendiri pada Pilkada Jateng karena telah melampaui syarat minimal 20 persen atau 24 kursi.
Karena itu, ia memperkirakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terjadi di tingkat pusat pada Pilpres atau Pemilu 2024 tidak akan terjadi di Jateng karena situasi dan peta politiknya berbeda.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
"Kalau di level lokal, masyarakat merasakan langsung kinerja kepala daerahnya, baik gubernur, apalagi wali kota dan bupati. Karena itu, koalisi pada Pilpres 2024 tidak akan terjadi di Jateng," katanya.
Fenomema koalisi Pilkada jadi bagian rekonsiliasi
Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. (ANTARA/Ilustrator-Febrian)
