Palembang, Sumsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
"Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam sebelas tahun secara beruntun tanpa terputus," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Andri Yogama di Kantor BPK RI Sumatera Selatan di Palembang, Jumat (3/5/2024).
Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD dengan opini WTP itu diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan kepada penjabat Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki serta Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Yulius.
Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim tahun 2023 yang kesebelas kalinya itu secara beruntun bagi Pemkab Muara Enim merupakan catatan prestasi luar biasa di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Predikat terbaik dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah itu dipertahankan Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2013.
Dalam sambutannya Pj Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPK termasuk tindak lanjut rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LKPD.
Ia bersyukur atas hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Muara Enim yang masuk kategori sangat baik serta memenuhi atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.
Hal itu menurut dia berdasarkan empat hal yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pj Bupati Ahmad Rizali juga memberikan penegasan bahwa hal itu merupakan hasil kerja keras, konsistensi dan komitmen bersama seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Muara Enim. Hal itu menunjukkan kesungguhan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Di sisi lain, opini WTP dari BPK untuk LKPD tahun 2023 itu juga merupakan tanggung jawab sekaligus pencapaian yang harus dipertahankan dan ditingkatkan yang diimplementasikan dengan peningkatan kinerja.
Ia menyampaikan komitmen akan menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan atas hasil laporan keuangan dan berharap agar diberikan bimbingan, masukan dan arahan dari BPK termasuk koreksi untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.
