Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempermudah para pelaku industri penyiaran baik televisi maupun radio di Indonesia untuk mengakses layanan perizinan lewat akses digital yang baru saja dikenalkan ulang bernama E-Penyiaran.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Jakarta, Selasa, mengharapkan dengan pengenalan ulang E-Penyiaran sebagai layanan publik untuk perizinan yang dapat diakses secara digital, maka iklim investasi di industri penyiaran bisa semakin positif.
"Melalui rebranding (pengenalan ulang) E-Penyiaran, saya berharap pelayanan publik dari Kementerian Kominfo dapat menjadi semakin efektif, efisien, dan transparan," kata Budi.
Untuk mendukung layanan publik secara digital yang optimal, E-Penyiaran yang kembali dikenalkan ulang itu dilengkapi dengan dua standar internasional yaitu ISO 27001:2022 dan ISO9001:2015.
Sstandar ISO27001:2022 menandai bahwa akses digital untuk mengurus perizinan penyiaran itu telah memenuhi standar Sistem Keamanan Manajemen Informasi, sementara ISO9001:2015 menjamin bahwa E-Penyiaran telah memenuhi standar manajemen mutu layanan penyiaran radio dan televisi.
Budi juga menyebutkan beragam inovasi dibawa ke dalam aplikasi E-Penyiaran sehingga pelaku industri penyiaran bisa lebih mudah memantau proses pengajuan izin secara aktual, melaporkan masalah penyiaran, hingga mengatur pembayaran izin secara lebih transparan.

