"Kami berupaya melakukan berbagai tindakan yang bisa membantu mencegah warga negara Indonesia menjadi korban TPPO dengan selektif menerbitkan paspor," ujarnya.
Selain selektif menerbitkan paspor, pihaknya juga akan terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pemahaman akan bahaya menyalahgunakan paspor dan kerugian menjadi korban TPPO.
Dalam kegiatan edukasi itu, pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjadi PMI resmi jika ingin bekerja di luar negeri sehingga dapat memperoleh hak dan kewajibannya sesuai ketentuan serta tidak menjadi korban TPPO.
Hal itu selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mendukung kebijakan pemerintah mencegah PMI menjadi korban TPPO, kata Mohammad Ridwan.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel Ilham Djaya menyampaikan langkah antisipasi yang telah dilakukan Kantor
Imigrasi Palembang merupakan bentuk dukungan dari jajaran Kemenkumham dalam rangka mencegah PMI menjadi korban TPPO di luar negeri.
"Saya mendorong petugas Kantor Imigrasi Palembang terus selektif dalam melakukan penerbitan paspor, jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan paspor diduga kuat akan menjadi pekerja migran ilegal diminta dengan tegas menolak permohonannya," katanya.
