Presiden Jokowi dan PM Kishida membahas peningkatan kemitraan RI-Jepang
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas peningkatan sejumlah kemitraan RI-Jepang saat keduanya melakukan pertemuan bilateral di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu.
Presiden Jokowi mengawali pertemuan tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas undangan dari Pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
"Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi sempat mendorong kembali percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Jepang (IJEPA).
Presiden Jokowi bahkan menargetkan perundingan itu dapat rampung pada September 2023.
"Karena ini sudah berjalan lama," kata Jokowi yang kemudian menyebutkan beberapa usulan poin agar tercakup di dalam IJEPA seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.
Presiden Jokowi sempat mengingatkan PM Kishida bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima sehingga Presiden meminta hal serupa diberlakukan oleh Jepang untuk produk buah Indonesia.
"Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi sempat menyinggung perihal investasi, termasuk diperlukannya percepatan penyelesaian Proyek Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Indonesia sembari mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.
"Terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara, red.), saya menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH, dan UR," kata Jokowi.
Kedua pemimpin sempat melakukan pembahasan mengenai transisi energi di mana Presiden Jokowi menegaskan Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar 500 juta dolar AS.
Komitmen tersebut meliputi teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta implementasi kesepakatan bisnis yang terjalin antara PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.
Presiden Jokowi juga meminta dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan di Myanmar melalui AHA Center.
Menutup pertemuan bilateral dengan PM Kishida, Presiden mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi Jepang di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum yang dijadwalkan berlangsung 6-7 September 2023 di Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral RI-Jepang adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi dan PM Kishida bahas peningkatan kemitraan RI-Jepang
Presiden Jokowi mengawali pertemuan tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas undangan dari Pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
"Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi sempat mendorong kembali percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Jepang (IJEPA).
Presiden Jokowi bahkan menargetkan perundingan itu dapat rampung pada September 2023.
"Karena ini sudah berjalan lama," kata Jokowi yang kemudian menyebutkan beberapa usulan poin agar tercakup di dalam IJEPA seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.
Presiden Jokowi sempat mengingatkan PM Kishida bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima sehingga Presiden meminta hal serupa diberlakukan oleh Jepang untuk produk buah Indonesia.
"Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi sempat menyinggung perihal investasi, termasuk diperlukannya percepatan penyelesaian Proyek Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Indonesia sembari mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.
"Terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara, red.), saya menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH, dan UR," kata Jokowi.
Kedua pemimpin sempat melakukan pembahasan mengenai transisi energi di mana Presiden Jokowi menegaskan Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar 500 juta dolar AS.
Komitmen tersebut meliputi teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta implementasi kesepakatan bisnis yang terjalin antara PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.
Presiden Jokowi juga meminta dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan di Myanmar melalui AHA Center.
Menutup pertemuan bilateral dengan PM Kishida, Presiden mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi Jepang di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum yang dijadwalkan berlangsung 6-7 September 2023 di Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral RI-Jepang adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi dan PM Kishida bahas peningkatan kemitraan RI-Jepang