Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengutuk eksekusi empat aktivis demokrasi oleh junta Myanmar dan menyebut tindakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam konferensi pers pada Selasa, setelah melakukan pertemuan dengan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Noeleen Heyzer.
Heyzer menyuarakan kecaman keras Sekjen PBB atas eksekusi itu, yang dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan seseorang.
Saifuddin dan Noeleen memandang eksekusi tersebut sebagai kemunduran bagi upaya ASEAN, termasuk Konsensus Lima Poin untuk mencari solusi damai bagi Myanmar.
Dia mengatakan eksekusi itu terjadi kurang dari dua minggu setelah Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, mengunjungi Myanmar.
Eksekusi juga dilakukan hanya sekitar seminggu sebelum para menteri luar negeri ASEAN melakukan pertemuan di Phnom Penh, Kamboja, pada 3 Agustus mendatang.
Baca juga: Lawan junta, pemerintah bayangan Myanmar minta bantuan Barat sediakan senjata
“Kami melihat seolah-olah junta sedang mengolok-olok konsensus ASEAN dan saya pikir kami benar-benar harus melihat ini dengan sangat serius," kata Saifuddin dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Parlemen Malaysia.
"Saya yakin ketika para menteri luar negeri ASEAN bertemu di Phnom Penh pada 3 Agustus nanti akan membahas ini, terlepas dari waktunya," kata dia, menambahkan.
Baik Saifuddin maupun Noeleen menyayangkan keadaan bahwa sejauh ini belum ada kemajuan nyata dalam implementasi Konsensus Lima Poin.
Karena itu, Malaysia sangat mendukung ide-ide yang diungkapkan oleh Noeleen bahwa harus ada kerangka kerja yang tepat untuk implementasinya.
Malaysia akan menyampaikan beberapa gagasan tentang kerangka kerja selama pertemuan para menlu ASEAN di Phnom Penh, untuk memastikan implementasi konsensus terus berjalan hingga mencapai tahap akhir dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Saifuddin mengatakan Malaysia telah memutuskan bahwa Myanmar tidak boleh mengirim perwakilan politik ke pertemuan internasional tingkat menteri mana pun.
Baca juga: Jokowi tegaskan lagi pentingnya implementasi lima poin konsensus ASEAN
“Sebelumnya, sikap Malaysia adalah agar Myanmar tidak diundang untuk mengirim perwakilan politik ke semua KTT ASEAN karena kami tidak melihat kemajuan yang jelas dari konsensus,” kata dia.
Dia mengatakan keputusan itu dibuat dalam rapat kabinet pekan lalu dengan alasan bahwa pemerintah Malaysia serius dalam masalah perwakilan politik oleh Myanmar.
Empat aktivis yang dieksekusi yaitu anggota parlemen Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Phyo Zeya Thaw, aktivis terkemuka Kyaw Min Yu yang dikenal luas sebagai 'Ko Jimmy', Aung Thura Zaw, dan Hla Myo Aung didakwa berdasarkan undang-undang anti terorisme.
Hukuman itu merupakan eksekusi yudisial pertama yang diketahui di Myanmar sejak 1988, menurut Amnesty International.
Eksekusi akhir pekan lalu yang mengejutkan dunia dilaporkan secara luas dan menuai kecaman internasional.
Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, sedikitnya sudah 2.114 orang tewas di Myanmar oleh Dewan Administrasi Negara (SAC), yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, dalam upayanya untuk menekan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Baca juga: Malaysia dukung keputusan Brunei memulai rangkaian KTT ASEAN tanpa Myanmar
Sumber: OANA/Bernama
Editor : Tia Mutiasari
