Palembang (ANTARA) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan mencatat 262 kejadian bencana ekologis di provinsi setempat sepanjang 2024 dengan 360 ribu jiwa terdampak bencana itu.
Hal itu diungkapkan Kadiv Kampanye Walhi Sumsel, Febrian Putra pada acara diskusi perubahan iklim dan progres "Folu Net Sink" yang digelar organisasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat Perkumpulan Lingkar Hijau, di Palembang, Rabu.
Acara diskusi itu dihadiri aktivis lingkungan dari berbagai organisasi, pejabat sejumlah instansi kehutanan, dan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie.
Dalam kesempatan itu Febrian mengatakan bencana ekologis itu akibat perubahan bentang alam dan penggundulan hutan (deforestasi).
Melihat banyaknya kejadian bencana ekologis dan masyarakat yang terdampak atau menjadi korban, perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat mencegah terjadinya bencana tersebut.
Bencana tersebut seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terjadi karena akumulasi kerusakan akibat kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) serta eksploitasi karena kepentingan industri.
Banyaknya korban dan kerugian yang disebabkan bencana tersebut menunjukkan telah terjadi ketidakseimbangan ekologis, yang kemudian memicu perubahan iklim.
Perubahan iklim menimbulkan bencana dengan dampak yang sangat luas yang dirasakan oleh masyarakat, kondisi tersebut menandakan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan SDA di provinsi dengan 17 kabupaten/kota ini, jelas Febrian.
Sementara Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie pada acara diskusi itu menyampaikan apresiasi kepada aktivis Lingkar Hijau dan organisasi lingkungan lainnya di provinsi setempat yang terus melakukan aksi pelestarian lingkungan dan Folu Net Sink untuk mengatasi perubahan iklim ekstrem yang mulai berdampak menimbulkan bencana ekologis.
Aksi pelestarian atau penyelamatan lingkungan yang telah dilakukan oleh aktivis lingkungan dan sejumlah instansi kehutanan seperti Balai Pengolahan Hutan (BPH), Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel perlu terus digalakkan secara bersama-sama.
Melalui upaya tersebut diharapkan pada 2025 dapat diminimalkan bencana ekologis sehingga masyarakat dapat terhindar dari bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda, harap Ketua DPRD Sumsel itu.
Walhi Sumsel mencatat 262 kejadian bencana ekologis

Kegiatan diskusi aktivis lingkingan dan instansi kehutanan di Palembamg, Rabu (22-1-2024) (ANTARA/Yudi Abdullah)