Jakarta (ANTARA) - Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan bahwa Panglima TNI perlu mewaspadai meningkatnya intensitas ketegangan di Laut China Selatan (LCS) yang akan mempengaruhi dinamika pertahanan dalam negeri.
“China dan Amerika Serikat tidak henti-hentinya saling unjuk kekuatan dan kecanggihan senjata, serta adu diplomasi militer satu sama lain,” kata Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Simon memperkirakan bahwa ketegangan di Laut China Selatan akan terus terjadi, utamanya setelah Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membangun pakta aliansi AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United States).
Situasi tersebut, ujar dia, perlu diwaspadai oleh TNI dengan cara yang sama pula, yaitu meningkatkan diplomasi militer dengan mempersiapkan senjata, personel, dan meningkatkan intensitas operasi patroli di kawasan LCS.
“Tidak hanya domain laut, tetapi juga udara dan darat harus diperkuat intensitas operasinya. Ini tantangan bagi Panglima TNI terpilih,” ujar dia pula.
Di samping peralatan, personel, dan intensitas operasi, TNI perlu mempersiapkan strategi diplomasi militer dengan cara bersinergi dan kolaborasi dengan semua komponen bangsa, baik lembaga negara maupun masyarakat.
Secara otomatis, karena pengaruh LCS, negara ini menjadi wilayah proxy antara China dan AUKUS. Dampak dari konflik tersebut dapat melebar pada intervensi politik, ekonomi, dan sosial.
“Aspek-aspek di luar medan pertempuran ini harus lebih diwaspadai,” kata Simon.
Ia meyakini bahwa China dan AUKUS akan semakin gencar dalam melakukan serangkaian lobi kepada Indonesia untuk memperkuat pengaruhnya. Pemerintah Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan nasional, yakni memperkuat ekonomi, menegaskan posisi politik di kawasan, dan memperluas dampak positif bagi masyarakat.
“Tapi, di sisi lain, adalah tugas TNI untuk mewaspadai potensi gangguan dan ancaman yang ditimbulkan dari kerja sama dengan kedua belah pihak,” kata Simon lagi.
Layaknya sebuah wilayah proxy, berbagai kepentingan akan bersinggungan melalui kerja-kerja intelijen oleh kedua belah pihak, kata dia. Tidak menutup kemungkinan, skenario operasi seperti pelemahan negara, disintegrasi wilayah, dan disintegrasi sosial dilakukan terhadap Indonesia, ujarnya pula.
Selain tantangan dari luar negeri, kata dia, dari dalam negeri tantangan yang dihadapi TNI juga tidak kalah besar. Status pandemi COVID-19 diyakini akan berakhir paling lambat pada 2023. Berbagai persoalan yang ditinggalkan juga tidak kalah besar. Ketimpangan ekonomi dan transformasi digital yang lebih cepat berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
“TNI perlu mengantisipasi dan mewaspadai potensi gejolak itu supaya tidak bereskalasi,” kata Simon lagi.
Berita Terkait
Tiga kapal nelayan tradisional Natuna ditangkap di Perairan Malaysia
Senin, 22 April 2024 14:48 Wib
Mesjid di Natuna peroleh pelayanan air gratis
Selasa, 12 Maret 2024 11:02 Wib
Gelombang hempas dan tenggelamkan pompong nelayan di Natuna
Sabtu, 17 Februari 2024 13:00 Wib
Belajar dari bencana alam di Natuna untuk mengurangi risiko
Jumat, 19 Januari 2024 11:10 Wib
Satu unit tugboat tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas
Jumat, 22 Desember 2023 17:02 Wib
Bakamla RI evakuasi kapal layar Australia di perairan Natuna Utara
Selasa, 31 Oktober 2023 11:32 Wib
Gelar Dendang Piwang di Natuna
Minggu, 8 Oktober 2023 7:17 Wib
Natuna diselimuti kabut asap kiriman dari Kalimantan
Rabu, 6 September 2023 16:38 Wib