PP Muhammadiyah ajak seluruh warga gunakan hak pilihnya

Purwokerto (ANTARA) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengajak seluruh warga Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Serentak 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Dalam menghadapi Pilpres maupun Pileg yang Insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, tinggal beberapa hari lagi kan, kami PP Muhammadiyah mengajak seluruh warga bangsa untuk aktif untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput, sesuai dengan apa yang menjadi pilihan masing-masing," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Haedar mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menggantikan almarhum Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H. yang meninggal dunia pada tanggal 5 April 2019. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat UMP Lantai 3.

Oleh karena pilihannya dalam pemilu berbeda-beda, Haedar mengajak warga untuk saling menghormati perbedaan politik dengan sikap yang dewasa, toleran, tidak saling merendahkan, apalagi sampai bermusuhan satu sama lain hanya karena perbedaan politik.

"Pilihan politik itu kan berkaitan dengan kesadaran setiap orang dan hak setiap orang sehingga siapa pun tidak bisa memaksa pilihan politik. Dan saya yakin, kita sebagai bangsa Indonesia, pilihan politik itu sama baiknya, sama untuk kepentingan bangsa dan negara, dan sama untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan yang 'good governance' dan mewujudkan cita-cita bangsa. Nah karena itu, perbedaannya jangan sampai membuat kita retak sebagai bangsa," tegasnya.

Dia mengharapkan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar betul-betul saksama dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi, melaksanakan pemilu yang jujur dan adil juga transparan serta bisa mengantarkan proses demokrasi ini menjadi demokrasi yang bukan hanya sukses, juga membangun kebersamaan bangsa.

Sementara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga diharapkan bisa menjalankan fungsi kontrolnya sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, berdiri tegak di atas semua golongan dan kontestan. "Baik KPU maupun Bawaslu tentu tetap bersikap adil," katanya.

Haedar juga berharap kepada para kontestan, baik para calon, pendukung, maupun tim sukses untuk memanfaatkan waktu terakhir menjelang pemilihan dengan benar-benar menciptakan suasana yang damai, bersatu, dan bisa menurunkan tensi politik.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar ada peluang bagi semua warga untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan suasana batin yang tulus, cerah, ceria, dan tidak ada noktah atau tidak ada perasaan saling bermusuhan.

"Maklum, selama kampanye itu kan gesekan terjadi, kemudian adu argumentasi yang keras terjadi, bahkan mungkin saling hujat terjadi, maka pada waktu masa tenang itu betul-betul semuanya tenang dan tidak boleh ada pergerakan membawa suasana tidak kondusif. Yang terakhir, kami berharap bahwa siapa pun yang memperoleh mandat dari rakyat sebagai pengemban amanat atau orang menyebut sebagai pemenang, maka terimalah mandat itu dengan jiwa yang rendah hati, tidak euforia, dan juga tidak menunjukkan arogansi baik oleh para calonnya maupun pendukungnya," kata Haedar.

Sementara yang belum memperoleh mandat atau pihak yang kalah dalam kontestasi, dia mengharapkan agar bisa menerima kekalahan itu dengan jiwa besar serta dengan sikap kenegarawanan dan menghormati hasil.

Jika ada hal-hal yang tidak memuaskan, kata dia,, ada mekanisme yang dapat ditempuh, yakni mekanisme melalui Mahkamah Konstitusi atau prosedur-prosedur yang secara konstitusi diberikan, sehingga tidak perlu lagi ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya mobilisasi massa.

"Saya yakin, bangsa Indonesia dan semua pihak itu sudah terdidik secara matang dalam berbagai periode pemilu, sehingga pemilu saat ini harus lebih matang, lebih dewasa, lebih cerdas," katanya.