Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota DPRD Sumatera Selatan menilai pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum perusahaan daerah pertambangan dan energi setempat tidak cakap, sehingga perusahaan jadi merugi.
Anggota DPRD Sumatera Selatan, Agus Sutikno menyampaikan hal itu ketika ditanya mengenai ditutupnya SPBU perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) di Palembang, Jumat.
Menurut dia, permasalahan SPBU dibawah PDPDE hilir yang menjadi bahan pembicaraan pada rapat kerja terakhir komis III DPRD Sumsel, sebelum menyampaikan laporan komisi tentang APBD 2015.
Di dalam rapat itu sudah disampaikan bahwa komisi III DPRD Sumsel melihat sumber daya manusia yang mengelola SPBU itu tidak cakap artinya tidak profesional.
"Kami pada waktu itu minta diadakan perbaikan, sehingga pengelolanya perlu diganti," kata mantan pimpinan Komisi III DPRD Sumsel tersebut.
Ia menuturkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Dirut PDPDE dan dijelaskan ternyata sekarang sudah dilakukan penyelesaian dengan menggandeng Pertamina Ritail.
Ia menilai, kerugian itu lebih banyak kepada tingginya pada tingkat kehilangan artinya disamping peralatan, tetapi lebih ke faktor manusianya yakni sumber daya manusia (SDM)-nya.
Di dalam rapat komisi III membahas ini, dan minta SDM yang dinilai tidak benar supaya diganti.
"Kita melihat SPBU swasta pada berkembang, sedangkan SPBU dikelola BUMD malah merugi," ujarnya.
Ia menuturkan, sudah tiga kali dibicarakan di dalam komisi III DPRD Sumsel dan meminta kalau seperti itu maka ini sebetulnya adalah faktor manusianya.
"Saya sendiri seandainya nanti kembali duduk di Komisi III tentu saya angkat dan kemungkinan melakukan penelitian mengapa bisa perusahaan merugi seperti itu," katanya.
Legislator: pengelola SPBU PDPDE dinilai tak cakap
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno (FOTO Antarasumsel.com/Susi)
