Kuota LPG subsidi capai 231.455 MT di Sumsel untuk 2026

Palembang (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebutkan kuota LPG tabung isi 3 kilogram atau LPG bersubsidi mencapai 231.455 metrik ton (MT) untuk tahun 2026.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sumsel Akhirul Jaya Wardana di Palembang, Senin, mengatakan jumlah tersebut berdasarkan keputusan Kementerian ESDM.

Untuk sebaran kuota LPG di 17 kabupaten dan kota di Sumsel, yaitu Kota Palembang sebanyak 63.914 MT, Kabupaten Banyuasin 25.198 MT, Ogan Komering Ilir (OKI) 20.497 MT, Musi Banyuasin 15.266 MT, Muara Enim 15.256 MT, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 14.675 MT dan OKU 11.638 MT.

Kemudian, Kabupaten Lahat 9.928 MT, Ogan Ilir 10.359 MT, OKU Selatan 9.065 MT, Musi Rawas 7.879 MT, Kota Lubuk Linggau 7.080 MT, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 5.419 MT, Empat Lawang 4.736 MT, Kota Pagar Alam 4.178 MT, Prabumulih 3.454 MT, dan Musi Rawas Utara 2.913 MT.

"Kota Palembang masih menjadi wilayah dengan alokasi terbesar. Namun, Kabupaten Banyuasin dan OKI relatif tinggi karena LPG 3 kilogram di sana tidak hanya digunakan untuk memasak, tapi juga untuk alat pertanian dan mesin tangkap ikan para nelayan," katanya.

Akan tetapi, kuota tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pada tahun 2025 sebanyak 243.286 MT.

Menurut dia, penurunan kuota pada tahun 2026 itu kemungkinan adanya penyesuaian realisasi serapan di tahun-tahun sebelumnya serta kebijakan efisiensi anggaran subsidi di tingkat nasional.

Meski demikian, kuota itu tidak bersifat kaku, melainkan akan dievaluasi setiap tiga hingga empat bulan sekali. Maka, jika terjadi lonjakan permintaan yang luar biasa atau kondisi darurat seperti bencana, pemerintah daerah dapat mengajukan penambahan kuota melalui mekanisme evaluasi di tingkat pusat.

"Jika nanti dalam perjalanannya terjadi kekurangan kuota, biasanya ada evaluasi untuk penambahan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi," jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat akan potensi kelangkaan akibat pemangkasan kuota LPG tersebut, Dinas ESDM Sumsel merujuk pada data realisasi serapan tahun 2025 angka 94 persen.

Hal itu menunjukkan bahwa kuota yang diberikan sebenarnya masih memiliki ruang yang cukup (surplus) jika distribusi berjalan normal dan tepat sasaran.

Guna menjaga stabilitas pasokan, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan LPG dan BBM.

Satgas itu akan bergerak secara periodik untuk memastikan agen dan pangkalan tidak melakukan praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga di masyarakat.

"Gubernur sudah menetapkan tim Satgas untuk melakukan pengetatan pengawasan agar distribusi LPG subsidi ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah," kata Akhirul.