Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan reforma agraria tidak hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga penataan aset dan akses yang berbasis teknologi.
"Proses digitalisasi dalam reforma agraria harus lebih digalakkan, bukan hanya di kota besar, tetapi juga merata ke seluruh daerah,” kata dia di Palembang, Kamis.
Dia menjelaskan teknologi digital akan mempermudah pengelolaan data pertanahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
"Hal ini akan berdampak langsung pada kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan di wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini,” ujarnya.
Dalam upaya percepatan reforma agraria di provinsi ini, dia mengharapkan dukungan maksimal dari pemerintah 17 kabupaten/kota dalam menjalankan program reforma agraria.
"Saya minta pemda tidak hanya menunggu inisiatif dari Badan Pertanahan Nasional(BPN), tetapi juga proaktif dalam menyediakan anggaran. Pemkab dan pemkot harus aktif. Ini bukan hanya tugas provinsi atau BPN saja,” katanya.
Dalam kegiatan reforma agraria, dia mengharapkan pula selaras dengan perencanaan tata ruang yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel.
Melalui upaya tersebut, kata dia, dapat mendukung ketahanan pangan dan menjaga lahan produktif agar tidak beralih fungsi.
Gubernur Sumsel: Reforma agraria bukan soal redistribusi lahan
Gubernur Sumsel Herman Deru. ANTARA/Yudi Abdullah
