Desa Talang Buluh Sumsel jadi percontohan pos bantuan hukum

Banyuasin (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menjadikan Desa Talang Buluh, Kabupaten Banyuasin, menjadi percontohan karena mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat provinsi.

Gubernur Sumsel Herman Deru saat meresmikan dan meninjau langsung (Posbakum ) di Banyuasin, Senin, mengatakan Posbakum itu menjadi yang pertama di Sumsel dan diharapkan menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya. Sebab, akses keadilan adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

“Intinya, setiap warga minimal tahu hak dan kewajiban hukumnya. Jangan sampai masyarakat awam dirugikan hanya karena tak paham aturan,” katanya.

Menurutnya, Posbakum akan menjadi sarana konsultasi hukum awal, terutama untuk kasus-kasus yang sering muncul di pedesaan seperti sengketa lahan, warisan, hingga persoalan hukum rumah tangga.

Oleh sebab itu, pihaknya menargetkan agar lebih dari 3.200 desa dan kelurahan di Sumsel memiliki Posbakum pada tahun 2025.

Kemudian, dirinya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Posbakum sebagai “pengacara rakyat” di level akar rumput.

“Kita butuh gotong royong, dukungan semua pihak. Desa Talang Buluh menjadi contoh bagus,” jelasnya.

Selain itu, membagikan santunan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu dari berbagai desa dalam rangka peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah sebagai aksi sosial ini menjadi rangkaian kegiatan yang menyentuh sisi kemanusiaan.

Tahun Baru Islam merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan memperkuat solidaritas sosial.

Santunan diberikan bukan hanya dari sisi nominal, tetapi juga dengan pendekatan emosional yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Perhatian terhadap anak-anak yatim adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya orang per orang, tapi juga negara.

Dengan dua langkah nyata pemberdayaan hukum dan bantuan sosial pemerintah berharap masyarakat desa semakin kuat secara hukum dan spiritual, kata Deru.