Bupati Muara Enim minta pelayanan MPP lebih cepat dan singkat

id Mal Pelayanan Publik, pelayanan satu pintu, reformasi birokrasi, kesejahteraan masyarakat, Pemkab Muara Enim

Bupati Muara  Enim minta pelayanan MPP lebih cepat dan singkat

Jajaran Pemkab Muara Enim menggelar rapat percepatan proses pelayanan perizinan berusaha MPP, Rabu. ANTARA/HO-Diskominfo Muara Enim

Muaraenim (ANTARA) - Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison meminta standar operasional prosedur (SOP) layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dipersingkat dan lebih cepat agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

"Sebagai layanan satu pintu, MPP harus memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Muara Enim," kata Bupati Edison saat memimpin rapat percepatan proses pelayanan perizinan berusaha MPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim, Rabu.

Bupati menyampaikan bahwa pelayanan MPP masih mendapat keluhan masyarakat yang ingin mengurus perizinan sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut.

Mal Pelayanan Publik ini dikelola secara terpadu dan terintegrasi oleh Dinas PMPTSP Muara Enim dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai hal, khususnya izin usaha.

Masyarakat harusnya dapat lebih mudah mengurus perizinan lainnya termasuk surat kelakuan baik, KTP elektronik, paspor dan perpajakan yang bisa dilakukan di satu tempat.

"Saya ingin agar pelayanan di MPP sesuai fungsi utamanya yaitu menjadi pusat pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah dan efektif bagi masyarakat," tegasnya.

Bupati menegaskan MPP diharapkan menjadi solusi terdepan atas solusi masyarakat terhadap pelayanan terpusat serta menjadi simbol reformasi birokrasi di Bumi Serasan Sekundang.

Pada rapat tersebut, Bupati juga mengikuti paparan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ia mengatakan bahwa dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengoptimalkan PAD.

Menurutnya, satgas ini akan turun ke lapangan sebagai langkah konkret untuk memastikan semua potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan dan dikelola dengan baik, termasuk juga memonitoring penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen di perusahaan-perusahaan wilayah setempat.

"Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim," ujarnya.

Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.