Masyarakat harusnya dapat lebih mudah mengurus perizinan lainnya termasuk surat kelakuan baik, KTP elektronik, paspor dan perpajakan yang bisa dilakukan di satu tempat.
"Saya ingin agar pelayanan di MPP sesuai fungsi utamanya yaitu menjadi pusat pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah dan efektif bagi masyarakat," tegasnya.
Bupati menegaskan MPP diharapkan menjadi solusi terdepan atas solusi masyarakat terhadap pelayanan terpusat serta menjadi simbol reformasi birokrasi di Bumi Serasan Sekundang.
Pada rapat tersebut, Bupati juga mengikuti paparan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
Ia mengatakan bahwa dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengoptimalkan PAD.
Menurutnya, satgas ini akan turun ke lapangan sebagai langkah konkret untuk memastikan semua potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan dan dikelola dengan baik, termasuk juga memonitoring penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen di perusahaan-perusahaan wilayah setempat.
"Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim," ujarnya.
Bupati Muara Enim minta pelayanan MPP lebih cepat dan singkat
Jajaran Pemkab Muara Enim menggelar rapat percepatan proses pelayanan perizinan berusaha MPP, Rabu. ANTARA/HO-Diskominfo Muara Enim
