Menelurkan visi Presiden melalui pembekalan kepala daerah

Menjadi fondasi

Dalam 100 hari kerja pertama, Presiden Prabowo sudah meluncurkan dua dari delapan "Program Hasil Terbaik Cepat", sesuai dengan misinya. Dua program itu yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Dua program itu pun diluncurkan secara berurutan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen Visi dan Misi pasangan Prabowo-Gibran, yang sudah muncul sejak masa kampanye Pilpres 2024.

Jika sesuai agenda, maka program selanjutnya yang akan segera diluncurkan oleh Prabowo adalah program untuk mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Visi besar program itu adalah untuk mencapai Indonesia yang berswasembada pangan.

Namun untuk saat ini, program pertama yakni MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya di lapangan. Belum lagi penerapan program itu masih dilakukan bertahap sehingga belum menyentuh seluruh daerah di Indonesia.

Peran pemerintah daerah melalui kepemimpinan kepala daerahnya merupakan unsur yang penting untuk melancarkan program MBG yang menargetkan 80 juta penerima manfaat mulai dari siswa pra sekolah, SD, SMP, dan SMA.

Kemudian program CKG pun belum sepenuhnya sempurna karena menyangkut dengan hambatan di fasilitas kesehatan. Maka sudah tak bisa dipungkiri bahwa peran kepala daerah akan dibutuhkan dalam eksekusi program-program itu.

Di sisi lain, kini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi penggunaan anggaran kurang produktif. Selain di lembaga-lembaga setingkat kementerian, pemerintah daerah pun menjadi unsur yang tak dikecualikan dalam kebijakan pemangkasan tersebut.

Pemerintah menilai bahwa banyak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kurang efisien, seperti banyaknya kegiatan seremonial, diskusi, hingga anggaran untuk alat tulis kantor (ATK).

Mungkin, mengawasi alokasi anggaran di kementerian atau lembaga di tingkat pusat tidak terlalu sulit bagi pemerintah. Namun, pengawasan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah bisa menjadi tantangan, selain juga memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Retret kepala daerah itu pun bakal menghadirkan 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, hingga pejabat lembaga non kementerian, selain yang paling utama yakni pembekalan dari Presiden.

Setidaknya, para pembantu presiden yang akan menyampaikan pembekalannya itu merupakan orang-orang yang sudah lebih dahulu dan lebih lekat dalam menjalankan program presiden. Maka pembekalan yang disampaikan kepada para kepala daerah pun bakal menjadi fondasi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden.