Perusahaan galangan kapal di Palembang butuh bantuan

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Perseroan Terbatas Karya Makmur Armada di Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki sejumlah kegiatan bisnis termasuk galangan kapal membutuhkan bantuan pemerintah daerah dan pusat menyelesaikan permasalahan dengan perbankan setempat.

"Usaha galangan kapal yang mengalami masalah dengan bank pembangunan daerah setempat lebih dari 10 tahun lalu tidak ada penyelesaian yang baik sehingga merugikan untuk kelangsungan bisnis yang kini di era pemerintahan Joko Widodo sangat dibutuhkan untuk mendukung program kamaritiman," kata Direktur PT Karya Makmur Armada (PT KMA) Rifai Thambrin di Palembang, Kamis.

Dia menjelaskan perusahaan galangan kapalnya yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan yang membutuhkan dukungan dana besar, dan pihak bank pembangunan daerah menjanjikan penyediaan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Janji dukungan dana tersebut langsung dimanfaatkan dengan melakukan pengalihan kerja sama kredit dari salah satu bank BUMN ke bank pembangunan daerah.

Namun dalam perjalanan bisnis galangan kapal dukungan dana tidak sesuai dengan janji yang diharapkan sehingga terjadi masalah keuangan dan tanpa upaya pembinaan jaminan PT KMA dilelang dengan harga yang tidak sesuai.

Permasalahan penjualan aset PT KMA tersebut hingga kini masih belum tuntas dan tidak ada upaya pihak bank untuk menyelesaikannya dengan baik, sehingga pihaknya saat ini terus melakukan berbagai upaya hukum termasuk meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), katanya.

Menurut dia, meskipun kegiatan bisnis PT KMA terganggu dengan permasalahan dilelangnya aset galangan kapal dan belum selesainya masalah dengan pihak bank mengakibatkan tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit dari pihak perbankan, beberapa kegiatan usaha lainnya hingga kini tetap berjalan dengan baik.

Beberapa kegiatan bisnis yang hingga saat ini berjalan dengan baik dan secara bertahap mengalami perkembangan seperti bidang konstruksi baja, pembuatan tanki bahan bakar minyak (BBM), dan perbengkelan.

Kemampuan perusahaan bisa bertahan menjalankan berbagai kegiatan usaha yang tersisa tidak pernah menjadi bahan pertimbangan bank pembangunan daerah yang sebelumnya menjanjikan memberikan dukungan dana secara maksimal untuk pengembangan bisnis PT KMA.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah berupaya memberikan kemudahan berbisnis bertolak belakang dengan pihaknya yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan bisnis yang telah dirintis sejak puluhan tahun itu.

Untuk itu pihaknya mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekarang ini sehingga PT KMA dapat berperan dalam mendukung program kemaritiman pemerintah, kata Rifai.