"Blue book" 2015-2019 segera dikeluarkan Bappenas

id bappenas, blue book, segera dikeluarkan blue book, daftar pinjaman dan hibah luar negeri

...Pekan ini mungkin sudah keluar daftar untuk blue book, sama juga dengan PPP (Kemitraan Pemerintah dan Swasta/Public Private Partnership)...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengungkapkan "blue book" atau daftar pinjaman dan hibah luar negeri 2015-2019 akan dikeluarkan paling lambat akhir Maret 2015 ini.
       
"Pekan ini mungkin sudah keluar daftar untuk blue book, sama juga dengan PPP (Kemitraan Pemerintah dan Swasta/Public Private Partnership). Terakhir kita konfirmasi ke Kementerian/Lembaga, tentang permintaan itu," kata Andrinof di Balai Sidang Jakarta, Selasa.
       
Andrinof mengaku tidak mengingat nilai pinjaman luar negeri usulan Kementerian/Lembaga yang akhirnya disetujui pemerintah.
       
Dia hanya lantas menekankan permintaan pinjaman luar negeri yang disetujui sesuai dengan kriteria-kriteria untuk menjaga defisit anggaran di instrumen fiskal serendah mungkin.
       
"Kami atur tidak boleh melebihi batas untuk keamanan fiskal di APBN," ujarnnya.
       
Dia menyebutkan alokasi pinjaman/hibah asing itu akan banyak untuk pembangunan infrastruktur energi, pembangunan jalan, dan rel kereta api.
       
"Termasuk juga pelabuhan, dan jalan tol," ucap dia.
       
Penggunaan pinjaman/hibah asing itu, ujar dia, tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana fisik saja seperti infrastruktur, namun juga program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

       
Andrinof menuturkan pemerintah memilih untuk menahan dahulu upaya pendanaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

       
Pemerintah lebih memilih pendanaan dari pinjaman luar negeri baik multilateral maupun bilateral, karena tingkat besaran bunga yang lebih murah, dan jangka waktu pinjaman, dibanding SBN.
       
"Kalau SBN bunganya komersial, dan yang banyak beli juga asing," tutur Andrinof.
       
Selain menyusun daftar pinjaman luar negeri dan proyeknya, pemerintah juga akan menyusun mekanisme untuk mempercepat penyerapan utang luar negeri. Hal itu untuk membuat penyerapan pinjaman dapat sesuai target pemerintah.
       
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Kementerian teknis bidang infrastruktur mengajukan pinjaman luar negeri sebesar 15 hingga 23 miliar dolar AS.
       
Pinjaman luar negeri itu akan digunakan untuk membiayai proyek air minum dan sanitasi 5 miliar dolar AS, jalan tol 3 miliar dolar AS, konektivitas jembatan dan jalan 2 miliar dolar AS, dan penanggulangan banjir 1,6 miliar dolar AS.
       
"Prioritasnya adalah infrastruktur air dan untuk transportasi," tukas Menteri Pu-Pera Basuki Hadi Mulyono, Selasa (24/3).