Palembang, (ANTARA Sumsel) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerahkan keranda mayat ke anggota DPRD Sumatera Selatan, sebagai aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Keranda mayat itu diartikan masyarakat sangat menderita dengan kenaikan harga BBM sehingga meninggal, kata Koordinator Lapangan, Febri di Palembang, Senin.
Kemudian keranda mayat itu juga diartikan Pemerintah yang berada di dalam keranda tersebut, katanya.
Ia mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp1.500 per liter dipastikan akan memicu inflasi, pengangguran dan kemiskinan baru.
Menurut dia, mereka akan terus melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM tersebut.
Pada 30 maret nanti mereka akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia, ujar dia.
Para pendemo itu diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel, HA Djauhari dan sejumlah anggota dewan antara lain Yudha Rinaldi, Ali A Rasyid, Najib Matjan.
Djauhari menyatakan, saudara hadir di sini dalam rangka memperjuangkan masyarakat dan mereka akan menyalurkan aspirasi yang disampaikan tersebut.
"Saya menolak kenaikan harga BBM ini," katanya di hadapan para pendemo.
Hal yang sama juga diutarakan Yudha Rinaldi, kalau mereka dari PDI Perjuangan dari pusat sampai ke bawah menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Setelah masing-masing anggota dewan dituntut menyampaikan pernyataan sikap mereka, para pendemo juga menyerahkan keranda mayat ke para wakil rakyat untuk diusung.
Dua orang wakil rakyat Sumsel itu mengusung keranda mayat tersebut ke lantai satu gedung DPRD provinsi setempat.
Dalam pernyataan sikapnya HMI cabang Palembang menyatakan dengan tegas menolak kenaikan BBM dan mendesak pemerintah segera mewujudkan kemandirian energi, menasionalisasikan aset-aset negara yang dikuasai asing.
Kemudian mewujudkan kedaulatan pangan, tolak liberalisasi pasar, stop pembodohan dan pemiskinan terhadap masyarakat dengan kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat, memaksimalkan pendapatan pajak negara, stop utang luar negeri dan tegakkan supremasi hukum.
Selanjutnya para pendemo meninggalkan halaman gedung DPRD Sumsel untuk melanjutkan aksi mereka di tempat lain. (ANT-SUS)
