Sumsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, melibatkan perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang senantiasa mengancam setiap tahun.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKI Listiadi Martin di Kayuagung mengatakan pemkab telah membuat skema kluster yang melibatkan perusahaan pemegang konsesi seperti pola yang didukung United Nations Environment Program (UNEP), yakni lembaga PBB yang bertanggung jawab pada perbaikan tata kelola lingkungan secara internasional.
Program pencegahan Karhutla berbasis kluster di OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi, pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan.
Ia mengatakan skema itu terdiri dari tiga program, yakni pembinaan desa baik di dalam dan sekitar kawasan konsesi, peringatan dini, serta pemadaman dini oleh perusahaan pemegang konsesi.
“Nantinya dalam pembinaan itu perusahaan juga membiayai desa di dalam konsesi dan desa di dalam jarak 3 Kilometer (Km) dari batas luar konsesi,” kata dia.
Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai kluster leader, bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di ring-3 yang berjarak lebih dari 3 Km dari batas wilayah konsesi.
“Polanya dengan keroyokan dimana perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa, yakni desa ring-1, desa ring-2 dan desa ring-3,” katanya.
Bupati OKI Iskandar mengatakan penguatan kapasitas manajemen kluster dalam rangka antisipasi kebakaran lahan merupakan upaya kolaborasi dari berbagai pihak.
“Konsolidasi ini untuk mengurangi Karhutla melalui pendekatan kluster yang secara internasional dikenal dengan istilah fire protection associations,” katanya.
Iskandar melanjutkan pemerintah ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan Karhutla. Jika paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal.
Ia menambahkan perusahaan yang terlibat dalam skema kluster itu juga didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan program-program pencegahan karhutla.
Pemkab OKI pun berharap program tersebut juga mengubah perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan karhutla.
Manager Partnership for Governance Reform UNEP, Glady Hardiyanto, mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis kluster secara terpadu melibatkan pemerintah, swasta dan nonpemerintah serta masyarakat.
"Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa di kawasan gambut dan mangrove, juga tata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove secara terpadu,” ujar dia.
Program tersebut, kata dia, juga ditujukan untuk memperkuat regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi. “Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutla,” kata dia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKI Listiadi Martin di Kayuagung mengatakan pemkab telah membuat skema kluster yang melibatkan perusahaan pemegang konsesi seperti pola yang didukung United Nations Environment Program (UNEP), yakni lembaga PBB yang bertanggung jawab pada perbaikan tata kelola lingkungan secara internasional.
Program pencegahan Karhutla berbasis kluster di OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi, pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan.
Ia mengatakan skema itu terdiri dari tiga program, yakni pembinaan desa baik di dalam dan sekitar kawasan konsesi, peringatan dini, serta pemadaman dini oleh perusahaan pemegang konsesi.
“Nantinya dalam pembinaan itu perusahaan juga membiayai desa di dalam konsesi dan desa di dalam jarak 3 Kilometer (Km) dari batas luar konsesi,” kata dia.
Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai kluster leader, bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di ring-3 yang berjarak lebih dari 3 Km dari batas wilayah konsesi.
“Polanya dengan keroyokan dimana perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa, yakni desa ring-1, desa ring-2 dan desa ring-3,” katanya.
Bupati OKI Iskandar mengatakan penguatan kapasitas manajemen kluster dalam rangka antisipasi kebakaran lahan merupakan upaya kolaborasi dari berbagai pihak.
“Konsolidasi ini untuk mengurangi Karhutla melalui pendekatan kluster yang secara internasional dikenal dengan istilah fire protection associations,” katanya.
Iskandar melanjutkan pemerintah ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan Karhutla. Jika paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal.
Ia menambahkan perusahaan yang terlibat dalam skema kluster itu juga didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan program-program pencegahan karhutla.
Pemkab OKI pun berharap program tersebut juga mengubah perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan karhutla.
Manager Partnership for Governance Reform UNEP, Glady Hardiyanto, mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis kluster secara terpadu melibatkan pemerintah, swasta dan nonpemerintah serta masyarakat.
"Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa di kawasan gambut dan mangrove, juga tata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove secara terpadu,” ujar dia.
Program tersebut, kata dia, juga ditujukan untuk memperkuat regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi. “Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutla,” kata dia.