Bupati Banyuasin pimpin finalisasi data e-monev program strategis nasional

Kamis, 26 Maret 2026 15:12 WIB

Bupati Banyuasin Askolani memimpin langsung rapat koordinasi terkait finalisasi entri data E-Monev Program Strategis Nasional (ProSN) di Pangkalan Balai, Sumatera Selatan, Kamis (26/3/2026). ANTARA/HO/Pemkab

Jakarta (ANTARA) - Bupati Banyuasin Askolani memimpin langsung rapat koordinasi terkait finalisasi entri data E-Monev Program Strategis Nasional (ProSN) di Pangkalan Balai, Sumatera Selatan, Kamis, untuk menjamin seluruh program prioritas pemerintah pusat dapat terakselerasi secara optimal di tingkat daerah.

Dalam forum yang didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim tersebut, Bupati Askolani menegaskan bahwa ProSN bukan sekadar formalitas administratif tahunan, melainkan instrumen vital untuk mengukur sejauh mana efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang nyata.

Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak responsif dalam pemenuhan dokumen pendukung serta implementasi teknis di lapangan.

Bupati menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antar-OPD agar Kabupaten Banyuasin tetap konsisten berada pada kategori kinerja tinggi dengan laporan yang mencerminkan capaian riil di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim memaparkan rincian teknis mengenai indikator penilaian yang mengacu pada parameter Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Klasifikasi kinerja daerah terbagi dalam tiga tingkatan, yakni kategori tinggi dengan skor 90 hingga 100, kategori sedang dengan skor 75 hingga 89, serta kategori rendah bagi daerah dengan skor di bawah 74 atau jika terdapat program strategis yang tidak terealisasi.

Erwin mengingatkan bahwa akurasi serta kelengkapan bukti dukung pada setiap formulir menjadi variabel penentu utama dalam penilaian ini.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memfokuskan penguatan pada lima pilar utama indikator kinerja ProSN. Pilar tersebut meliputi penanggulangan kemiskinan melalui pengentasan kemiskinan ekstrem dan program Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan melalui tata kelola gabah dan beras domestik.

Selain itu, pilar kesehatan masyarakat difokuskan pada keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional dan program Makan Bergizi Gratis, sementara sektor pendidikan menitikberatkan pada revitalisasi infrastruktur sekolah dasar dan menengah.

Adapun pilar terakhir, yakni stabilitas ekonomi, diarahkan pada pengendalian laju inflasi daerah, pemberdayaan koperasi desa, serta penyederhanaan birokrasi perizinan.

Melalui koordinasi intensif tersebut, seluruh instansi terkait diharapkan segera merampungkan pelaporan dokumen sebelum tenggat waktu berakhir guna mempertahankan sekaligus meningkatkan supremasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin di kancah nasional.(***)