Perkuat ketahanan pangan, tiga pemkab di Sumsel hibahkan lahan ke Bulog

Kamis, 9 April 2026 20:04 WIB

Perum Bulog Sumsel Babel dan Sejumlah Pemda menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan untuk penyediaan infrastruktur pascapanen di Palembang, Kamis (9/4/2026). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang (ANTARA) - Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Empat Lawang, Sumatera Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan untuk penyediaan infrastruktur pascapanen.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto bersama Bupati Muara Enim Edison, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian di Palembang, Sumsel, Kamis.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono mengatakan ketiga pemerintah daerah tersebut menghibahkan lahan kepada Bulog guna mempercepat pembangunan infrastruktur pascapanen di masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menghibahkan lahan seluas tiga hektare, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 1,5 hektare, dan Pemerintah Kabupaten Banyuasian 8,7 hektare.

Untuk Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang akan dibangun gudang penyimpanan beras. Sementara di Kabupaten Banyuasin akan dibangun gudang beras, alat pengering mekanis (dryer), serta penggilingan padi karena daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi beras di Sumsel.

“Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat, baik produsen maupun konsumen pangan,” katanya.

Secara nasional, Bulog saat ini memiliki sekitar 1.400 unit gudang. Namun, sebagian masih berupa sewa karena keterbatasan kapasitas.

Di Sumatera Selatan sendiri, terdapat sekitar 10 unit gudang penyimpanan, dengan beberapa di antaranya masih berstatus sewa.

Kondisi tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan, terutama di daerah sentra produksi seperti Banyuasin. Keterbatasan infrastruktur pascapanen dapat menyebabkan harga jual gabah petani turun.

Dengan pembangunan fasilitas baru, pemerintah melalui Bulog diharapkan dapat menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, yakni sekitar Rp6.500 per kilogram, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional.

Terkait waktu pembangunan, Bulog akan terlebih dahulu meminta pertimbangan teknis kepada Kementerian Pertanian. Setelah itu, rencana pembangunan akan dibahas dalam rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Gudang dapat mulai beroperasi pada Desember 2026 atau Januari 2027. Namun, untuk fasilitas dryer dan penggilingan padi diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan lebih panjang," jelasnya.

Selain itu, Bulog juga membuka peluang bagi pemerintah daerah lain di Sumsel untuk menghibahkan lahan serupa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

"Sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2026 itu sangat memungkinkan untuk hibah, nanti jika sudah ada hibah akan dilanjutkan untuk pembangunan infrastruktur pascapanen," kata Sudarsono.