Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhasil menghemat Rp4,9 triliun dengan mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
“BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Wahyudi menjelaskan bahwa penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi mencapai 97,49 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2025. Adapun kuota untuk solar bersubsidi sebesar 18,88 juta KL, sedangkan realisasinya 18,41 juta KL.
Dari penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran, pemerintah berhasil menghemat 473,6 ribu KL atau setara Rp2,11 triliun.
Kemudian, untuk realisasi JBT minyak tanah sebesar 507,9 ribu KL atau sebesar 96,75 persen dari kuota yang ditetapkan oleh APBN sebesar 525 ribu KL. Pemerintah menghemat sekitar 17 ribu KL atau setara dengan Rp0,12 triliun.
Penghematan terbesar datang dari penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite tepat sasaran, dengan realisasi penyaluran Pertalite sebesar 28,06 juta KL atau 89,86 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN sebesar 31,23 juta KL.
“Untuk JBKP Pertalite terdapat penghematan 3.166.588 KL, setara dengan Rp2,75 triliun,” ujar Wahyudi.
Lebih lanjut, Wahyudi menyampaikan selama 2025, distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara semuanya terpenuhi dan lancar.
Hingga akhir 2025, jumlah penyalur BBM satu harga telah mencapai 599 lembaga penyalur, termasuk tambahan 16 SPBU BBM satu harga yang seluruhnya telah beroperasi dan memenuhi target tahun berjalan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah hemat Rp4,98 triliun lewat BBM subsidi tepat sasaran
