Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan memproyeksikan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.
Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Sumsel, Jumat mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan pembangunan lapas baru kepada pemerintah pusat.
"Belum lama ini kami melakukan audiensi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra untuk membahas hal tersebut," katanya.
Dia mengatakan, audiensi tersebut difokuskan pada dua isu strategis, yakni pengajuan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.
Baca juga: Penghuni Lapas Muara Beliti rusuh, aparat gabungan siaga
Menurutnya, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas sejak 2015, dan pada tahun 2023, sertifikat lahan tersebut telah resmi diterbitkan.
"Namun, keterbatasan anggaran membuat pembangunan fisik belum bisa direalisasikan. Kami sangat berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat," tegasnya.
Menurut Bupati, keberadaan lapas baru sangat krusial untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan yang lebih layak dan manusiawi.
Ia menyoroti bahwa kondisi lapas yang ada saat ini sudah penuh sesak dan tidak lagi memenuhi standar, baik dari sisi keamanan maupun pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan.
Baca juga: Gerak cepat, provokator kerusuhan Lapas Muara Beliti dipindahkan ke Nusakambangan
Selain lapas, pihaknya juga mengusulkan agar pelayanan paspor dapat tersedia di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan imigrasi dengan lebih mudah dan efisien, tanpa beban biaya dan waktu yang lama.
"Selama ini warga OKU Timur harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus paspor, termasuk para calon jemaah haji dan umrah," ujarnya.
Kehadiran layanan paspor di MPP tersebut diharapkan berdampak positif bagi masyarakat dari segi aspek keperluan ibadah hingga mendukung akses pendidikan, lapangan kerja, dan perjalanan ke luar negeri lainnya.
Baca juga: Menteri Imipas tegaskan nihil gawai dan narkoba di Lapas, pasca kerusuhan Lapas Muara Beliti
