Cadangan beras
Di saat yang sama, pendekatan ini turut memperkuat cadangan beras nasional. Penyerapan 1,88 juta ton gabah bukan hanya capaian angka, melainkan representasi dari keberhasilan membangun kembali ekosistem produksi pangan nasional yang sehat dan berdaya tahan.
Peran strategis Sudaryono sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog menambah nilai penting dari kinerja ini. Ia tak sekadar menjadi pengawas di atas kertas, tetapi turun langsung memastikan bahwa serapan gabah berlangsung maksimal dan berpihak pada petani.
Dengan volume penyerapan yang melebihi rata-rata lima tahun terakhir, hasil kerja keras tersebut tidak hanya menambah cadangan beras nasional, tetapi juga menstabilkan harga gabah di tingkat petani.
Kesejahteraan petani kembali menjadi perhatian utama setelah sekian lama terpinggirkan dalam praktik pembangunan.
Keberhasilan membangun cadangan hingga 3,5 juta ton, yang sebelumnya kerap hanya berada di bawah angka 1 juta ton, menjadi landasan kokoh bagi kebijakan penghentian impor beras yang mulai diberlakukan pada tahun 2025.
Ketika stok dalam negeri memadai dan kualitas beras bisa dijaga, maka impor bukan lagi solusi.
Justru, ketergantungan pada impor selama ini telah memukul semangat dan harga diri petani nasional. Kini, petani diberi ruang dan peluang untuk kembali tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan negeri.
Transformasi besar ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah hasil dari kepemimpinan Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Kesadaran bahwa kedaulatan negara dimulai dari perut yang kenyang telah menuntun arah kebijakan ke jalur yang lebih berpihak pada petani, lahan produksi, dan teknologi pertanian yang efisien.
Apa yang dilakukan pemerintah saat ini bukan sekadar merespons krisis, tetapi membangun fondasi jangka panjang menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
Langkah-langkah yang ditempuh duet Amran dan Sudaryono bukan hanya soal manajemen pertanian, tetapi juga soal kepemimpinan yang memahami urgensi, bertindak cepat, dan mengakar pada kepentingan rakyat.
Di tengah tantangan perubahan iklim, gejolak harga komoditas global, dan tekanan geopolitik, capaian ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang berani dan solid, Indonesia mampu berdiri tegak sebagai negara berdaulat dalam hal pangan.
Kini adalah saatnya menjaga momentum. Apa yang sudah dibangun tidak boleh berhenti di sini. Produksi yang tinggi harus dibarengi dengan distribusi yang efisien, tata niaga yang adil, dan insentif nyata bagi petani.
Pemerintah juga perlu terus memperkuat kelembagaan petani, memperluas akses terhadap teknologi, dan memastikan kebijakan harga yang melindungi dari gejolak pasar.
Jika semua itu dijalankan dengan konsisten, bukan mustahil Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, bukan hanya untuk konsumsi sendiri tetapi juga untuk ekspor.
Sejarah baru perberasan Indonesia telah dimulai. Kini saatnya semua kalangan, dari petani hingga pejabat, dari akademisi hingga pelaku usaha, bersatu dalam satu tujuan yakni membangun kedaulatan pangan yang berakar pada tanah sendiri dan tumbuh dengan tangan anak bangsa. Bangsa ini sudah membuktikan bahwa jika bersama pasti bisa. Sekarang, mari lanjutkan.
*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mengukir sejarah baru perberasan
