Kemudian, siasat lain yang ditempuh pemerintah sebagai solusi pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, yakni lewat bantuan subsidi di sektor properti.
Ferry menjelaskan, pemerintah telah menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Insentif PPN DTP properti telah resmi ditambah dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.
Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.
“Kalau melihat kelas menengah kalau berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasi, tadi tentu pendidikan, perumahan kemudian transportasi tentu di samping makanan. Makanan tetap menjadi komponen terbesar, tapi mungkin kelas menengah share-nya tidak sebesar kelas menengah bawah,” jelasnya.
Selain itu, untuk masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024.
Berita Terkait
BRI Regional Palembang salurkan KUR Rp4,4 triliun di tiga provinsi
Jumat, 30 Agustus 2024 17:26 Wib
Penyaluran KUR di Sumsel capai Rp40,9 triliun
Jumat, 16 Agustus 2024 9:17 Wib
Bank BSB bantu program KUR dorong UMKM di Belitung naik kelas
Jumat, 9 Agustus 2024 11:41 Wib
Tersangka korupsi KUR Bank BSB ajukan praperadilan ke PN Pangkal Pinang
Sabtu, 3 Agustus 2024 12:39 Wib
Usaha roti Mr Jo terus meningkat dibantu KUR BSB
Selasa, 30 Juli 2024 15:53 Wib
Kemenko Perekonomian salurkan KUR Rp18,97 miliar di Sumsel
Sabtu, 20 Juli 2024 20:54 Wib
Kejari Muba periksa 24 saksi dugaan kasus korupsi dana KUR
Selasa, 2 Juli 2024 17:14 Wib
Kejari Pali tetapkan tersangka korupsi dana KUR bank plat merah
Selasa, 21 Mei 2024 23:06 Wib