Kemudian, siasat lain yang ditempuh pemerintah sebagai solusi pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, yakni lewat bantuan subsidi di sektor properti.
Ferry menjelaskan, pemerintah telah menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Insentif PPN DTP properti telah resmi ditambah dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.
Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.
“Kalau melihat kelas menengah kalau berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasi, tadi tentu pendidikan, perumahan kemudian transportasi tentu di samping makanan. Makanan tetap menjadi komponen terbesar, tapi mungkin kelas menengah share-nya tidak sebesar kelas menengah bawah,” jelasnya.
Selain itu, untuk masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024.
Pemerintah: Kelas menengah bakal jadi penopang perekonomian global
Dua anak mengendarai sepeda melintas di kompleks perumahan subsidi . ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/tom.
