"Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya," katanya.
Menurut Bahlil, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah dan menjadi salah satu strategi investasi yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.
"Dunia saat ini sedang berbicara tentang energi hijau dan industri hijau. Pada 2035 puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus mendesain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif," kata dia.
Bahlil memberikan contoh bahwa cadangan nikel Indonesia mencapai 25 persen dari total cadangan nikel dunia, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada 2019. Kebijakan tersebut berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia.
"Nilai ekspor kita untuk nikel hanya 3,3 miliar dolar AS di 2017. Begitu kita stop ekspor bahan baku, kita bangun industrinya, kita bangun pabriknya di Indonesia, apa yang terjadi pada 2023 kenaikannya menjadi 33,5 miliar dolar AS atau hampir sebesar Rp500 triliun," ujar dia.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan banyak negara-negara maju yang tidak senang atas kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. Bahkan, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan tersebut.
"Mereka takut negara kita kuat dan saya masih yakin bahwa ada sebagian negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri," kata Bahlil.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah minta Freeport bangun smelter di Papua, tak hanya di Gresik
Pemerintah minta Freeport bangun smelter tembaga di Papua
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Smelter Freeport. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/aww.
