Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil 12 mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 Robert Nainggolan (RN).
"Penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 saksi untuk tersangka RN terkait tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: KPK periksa empat orang mantan anggota DPRD Sumut sebagai saksi kasus suap
Ke-12 mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 itu, yakni Isma Padli Ardya Pulungan, Jamaluddin Hasibuan, Japorman Saragih, Layari Sinukaban, Marahalim Harahap, Megalia Agustina, Murni Elieser Verawaty Munthe.
Selanjutnya Richard Eddy M, Sonny Firdaus, Syahrial Harahap, Tohonan Silalahi, dan Washington Pane.
KPK pada Kamis (30/1) telah menetapkan 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2019 atau 2014-2019 sebagai tersangka.
Ke-14 tersangka tersebut yakni Sudirman Halawa (SH), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Nurhasanah (N), Megalia Agustina (MA), Ida Budiningsih (IB), Ahmad Hosein Hutagalung (AHH), dan Syamsul Hilal (SH).
Baca juga: KPK panggil empat saksi terkait kasus suap DPRD Sumut
Selanjutnya Robert Nainggolan (RN), Ramli (R), Mulyani (M), Layani Sinakaban (LN), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin (JD), dan Irwansyah Damanik (ID).
14 orang tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Pertama, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Baca juga: KPK tetapkan 14 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka korupsi
Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.
Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.
Berita Terkait
Barcelona bangkit dan balikkan keadaan untuk kalahkan Celta Vigo 3-2
Minggu, 24 September 2023 9:08 Wib
Barca awali Liga Champions dengan pesta ke gawang Royal Antwrep
Rabu, 20 September 2023 9:40 Wib
Penalti Lewandowski pastikan kemenangan 2-1 Barca atas Osasuna
Senin, 4 September 2023 11:16 Wib
Jayson Tatum cetak 41 poin saat Boston Celtics menang 117-113 atas Cleveland Cavaliers
Kamis, 2 Maret 2023 13:05 Wib
Robert Lewandowski diragukan tampil di Copa del Rey karena cedera
Selasa, 28 Februari 2023 7:31 Wib
Sekuel "The Batman" akan dirilis pada 3 Oktober 2025
Rabu, 1 Februari 2023 14:04 Wib
Cukur Ceuta 5-0, Barcelona ke perempat final Copa del Rey
Jumat, 20 Januari 2023 12:41 Wib
Lewandowski terkena sanksi tiga laga Barca di LaLiga
Kamis, 5 Januari 2023 14:18 Wib