Jambi (ANTARA Sumsel) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi mengritisi adanya informasi sangat besarnya jumlah pupuk bersubsidi yang tidak terserap hingga mencapai 2.000 ton.
"Itu angka yang sangat besar, 2.000 ton tidak tersalurkan kepada petani yang berhak menerima, kenapa itu sampai terjadi, apa perencanaannya salah, pelaksanaan yang tidak tepat sasaran, atau ada faktor lain, ini penting, karena ini menyangkut hak masyarakat kecil khususnya petani," kata Ketua YLIKI Jambi Warasdi di Jambi, Jumat.
Hal tersebut diungkapkannya seusai rapat ketahanan pangan yang digelar aula kantor Gubernur Jambi.
Menurut dia, informasinya rendahnya serapa pupuk bersubsidi tersebut disebabkan berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah alokasi pupuk yang diberikan adalah untuk sektor pangan sementara kebutuhan atau daya serapnya kecil.
"Menurut Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud), dari lima ribu ton pupuk yang dialokasikan, untuk sektor tanaman pangan tiga ribu ton, sedangkan sisannya untuk perkebunan dan yang lain," katanya.
Sementara, saat ini serapan untuk sektor tanaman pangan tersebut relatif berkurang, sementara di perkebunan sudah habis sejak Oktober.
Saat ini, kata dia, menurut Puskud sisa 2.000 ton yang belum tersalur itu menumpuk di gudang, karena tidak bisa dialokasikan ke sektor perkebunan karena terkendala peraturan.
Menurut Warasdi, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dari pemerintah dalam menyusun pengalokasian pupuk yang sebenarnya diperuntukkan bagi petani kecil.
"Oleh karena itu, kami menilai ini karena perencanaan yang tidak cermat, dan diharapkan hal itu tidak lagi terjadi. Maka, perlu segera ada solusi, karena kalau tidak, masyarakat selaku konsumen dan pemerintah yang dirugikan," katanya. (Ant)
