Palembang (ANTARA) - Satuan Kerja (Satker) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumatera Selatan menjadi percontohan provinsi lain dalam membangun zona integritas.

"Lapas Perempuan Kelas II/A Palembang menjadi salah satu satker percontohan/ tempat studi tiru pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Senin.

Dia mengatakan pekan lalu Lapas Perempuan Kelas II/A Palembang yang meraih WBK sejak 2023 menerima kunjungan dari Tim LPKA Kelas I Tangerang, Banten, dalam rangka studi tiru pembangunan zona integritas.

Kepala Lapas Perempuan Palembang Ike Rahmawati beserta jajaran menyambut kedatangan Tim LPKA Tangerang yang dipimpin Kasi Registrasi dan Klasifikasi Anjar Seto.

Rombongan Tim Studi Tiru LPKA Kelas I Tangerang diajak berkeliling untuk melihat sarana dan prasarana serta kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Palembang.

Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti penampilan paduan suara, menari, menjahit dan bordir, pembuatan roti dan aktivitas di Teras Cafe, serta melihat pameran hasil karya warga binaan Lapas Perempuan Palembang.
"Gambaran umum serta inovasi pembinaan yang dilakukan di Lapas Perempuan Palembang dijelaskan secara rinci dengan harapan bisa menginspirasi dan diterapkan di LPKA Tangerang," ujarnya.

Pihaknya terus melakukan penguatan pembangunan zona integritas (ZI) untuk membudayakan antikorupsi dan pendampingan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) kepada seluruh satker yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumsel.

"Pembangunan zona integritas merupakan pintu masuk pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terselenggaranya good governance dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu," kata Kakanwil Ilham Djaya.