Palembang (ANTARA Sumsel) - Ironis memang kalau program sekolah gratis yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 tetapi untuk menempuh pendidikan mesti mengeluarkan biaya mahal.
Septi (32) orang tua murid salah satu SD negeri di Kota Palembang mengatakan terpaksa berhutang karena harus menyiapkan uang sebesar Rp2.000.000 agar anaknya diterima di SMP.
Alasan para guru di SD yang terletak di Kecamatan Ilir Barat I dana tersebut untuk memastikan anak mereka diterima sehingga tes masuk hanya formalitas.
Padahal sekolah dasar tempat anaknya menempuh pendidikan selama enam tahun itu jelas rayonnya memang di SMP Negeri yang lokasinya juga tak jauh.
Tentunya, sempat kebingungan apakah menuruti keinginan guru membayar Rp2.000.000 atau tidak dengan konsekuensi anak batal menempuh pendidikan di SMP itu.
Karena terpaksa, akhirnya demi anak mencari pinjaman sesuai dengan permintaan yang telah ditetapkan guru.
Hal serupa juga dialami, Jasman (29) yang terpaksa membayar Rp200.000 agar keponakannya yang notabene berasal dari keluarga tidak mampu bisa diterima disalah satu SMP di kawasan Makrayu, Palembang.
"Saya sudah relakan uang Rp200.000 agar keponakan bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri," katanya.
Ia menjelaskan, mungkin uang yang diberikannya tersebut tidak berarti bagi guru yang menerimanya, namun bagi keluarga tidak mampu sungguh sangat berarti.
Tak disangka setelah menyetor uang dan mendapat nomor tes masuk dan mengikuti ujian. Nomor yang dipegang malah berganti nama.
Awalnya, sesuai dengan nomor dan nama kartu tanda peserta tes diberikan.
Ketika pengumuman malah hanya nomor yang keluar tetapi nama telah digantikan orang lain.
"Sungguh ironis!, seharusnya kaum miskin mendapatkan kemudahan sekolah gratis tetapi malah orang berduit yang peluangnya sangat besar," ujarnya.
Dia menambahkan, bahkan salah satu SMP Negeri di kawasan Jalan Serelo menetapkan angka Rp2.000.000 sampai Rp5.000.000 per siswa uang masuk.
Peruntukan dana tersebut tidak jelas karena semestinya pembiayaan sekolah telah tercover dari program sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah (BOS).
Sekolah gratis tampaknya masih hanya sebatas untuk siswa di sekolah dasar atau SD dan Madrasah Ibti'daiyah Negeri (MIN).
Sedangkan sekolah SMP dan SMA serta SMK harus membayar mahal agar bisa diterima di negeri.
Mariam (45) mengatakan sangat beruntung karena anaknya bisa sekolah di SMP negeri tanpa membayar.
Ternyata, keberuntungan masih berpihak sehingga banyak yang mengeluhkan sekolah mahal tetapi anaknya bisa bersekolah gratis hanya membeli pakaian seragam saja yang dikoordinir di sekolah.
Bagi orang mampu mungkin dana jutaan rupiah untuk menyekolah anak di sekolah negeri tidak masalah, tetapi warga miskin sangat keberatan walaupun mengeluarkan dana ratusan ribu rupiah.
Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan karena sekolah mestinya punya semua warga bukan orang kaya saja.
Dia menambahkan, pengawasan pemerintah harus lebih ketat dan intensif dalam mengatasi masalah tersebut.
"Jangan hanya sekolah gratis hanya sebatas slogan atau jargon belaka," ujarnya.
Pemerintah diharapkan segera mengevaluasi implementasi dari sekolah gratis yang selama ini diterapkan.
Apakah betul terencana seperti target atau telah menyimpang.
Ia menjelaskan, sesuai dengan info beredar kalau uang jutaan rupiah tersebut dipungut pihak sekolah pengadaan baju seragam dan fasilitas sekolah.
Hal itu, terkesan mengada-ada karena fasilitas sekolah mestinya telah disiapkan pemerintah melalui program sekolah gratis dan juga dana BOS.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Riza Fahlevi menegaskan tidak ada punggutan saat penerimaan siswa baik ditingkat SMP maupun SMA.
Kalau ada oknum yang berlaku demikian hendaknya jangan ditanggapi apalagi diberikan permintaan mereka.
Sesuai dengan program pemerintah sekolah di kota pempek memang gratis dari tingkat SD sampai dengan SMA.
Orangtua murid juga diminta aktif melaporkan kalau ada oknum yang minta bayaran kepada mereka jangan sampai diberi karena jelas-jelas mereka menyalahi aturan.
Di Kota Palembang terdapat 55 SMP Negeri dan 22 SMA Negeri dan sejumlah MTs negeri serta MAN juga SMK negeri dan ratusan SMP dan SMA/SMK swasta. (Nila Ertina Fu'adi)
