Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama jajaran mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Kementerian Hukum Triwulan II Tahun 2025 yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta secara hybrid di Ruang Rapat Soepomo Kemenkum, Jakarta, Rabu (14/5).
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan, kegiatan Anev ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Kementerian selama periode berjalan di Triwulan II tahun 2025. Partisipasi aktif dari seluruh Kanwil, termasuk Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja di tingkat wilayah serta memetakan langkah-langkah peningkatan kinerja.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora menambahkan, keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam Anev kinerja ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung kebijakan pimpinan pusat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum secara keseluruhan.
"Melalui evaluasi yang mencakup semua bidang, diharapkan kinerja di Kanwil Sumsel, dapat memberikan kontribusi optimal,' kata Kakanwil Agato.
Pada kesempatan ini, disampaikan bahwa salah satu indikator kinerja yakni Penilaian Mandiri maturitas SPIP Kanwil Sumsel menjadi yang tertinggi di antara seluruh Kantor Wilayah.
Kakanwil Kemenkum Sumsel juga berdiskusi terkait penyelesaian clearance Barang Milik Negara (BMN) di masa transisi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imipas. Proses ini, lanjutnya, melibatkan beberapa tahap, mulai dari inventarisasi, pelaporan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan atau penghapusan.
Menanggapi hal ini, Sekjen Kemenkum menekankan agar setiap Kanwil memastikan efektivitas pengelolaan BMN dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan penggunaan bersama BMN di masa transisi.
Kakanwil juga memastikan bahwa seluruh jajarannya akan segera menindaklanjuti segala arahan yang disampaikan Sekjen Kemenkum.
Turut hadir mengikuti secara daring dari Aula Kanwil, pimpinan tinggi pratama (Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling), Kepala Bagian Tata Usaha & Umum Bulan Mahardika Sibekti beserta para pejabat manajerial, non manajerial dan pelaksana pada Kanwil Kemenkum Sumsel.
