Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI mendukung instansi penegak hukum memberantas dan menindak tegas mafia peradilan ketika merespons sejumlah hakim yang baru ditetapkan sebagai tersangka kasus suap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sahroni meminta agar lembaga peradilan di tanah air direformasi secara menyeluruh. "Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," ucapnya.
Dia juga meminta Mahkamah Agung memperketat pengawasan internal dalam rangka menindak hakim-hakim nakal. Hal tersebut dilakukan dengan membuat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antarhakim.
"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi, ada komplotannya," tuturnya.
Komisi III DPR dukung penegak hukum berantas mafia peradilan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA/HO-Humas DPR RI
