APKI: Kebijakan tarif impor AS jadi tantangan bagi industri pulp dan kertas Indonesia

Palembang (ANTARA) - Kebijakan impor Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump yang memberikan tarif timbal balik senilai 32 persen menjadi tantangan bagi industri pulp dan kertas Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida dalam keterangan pers, Minggu, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat berpotensi melemahkan daya saing industri pulp dan kertas Indonesia.

Tarif tinggi akan membuat harga produk di pasar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

Ia juga menyoroti bahwa penurunan ekspor bisa berdampak langsung pada produksi, tenaga kerja, dan pertumbuhan industri secara keseluruhan, sehingga dapat mengancam keberlangsungan lapangan kerja yang telah diciptakan oleh industri.

Kebijakan ini juga berisiko melemahkan prinsip perdagangan bebas dan adil yang sudah diatur oleh WTO.

Sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi AS, APKI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang strategis guna melindungi industri dalam negeri, antara lain memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri terutama dari potensi banjirnya impor dari negara terdampak lainnya yang gagal menembus pasar AS.

Kemudian, menjaga pasar domestik sebagai pasar sekunder yang strategis, menekankan pentingnya konsistensi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mempertimbangkan kemungkinan perlakuan kebijakan tarif terhadap produk AS seperti mengenakan tarif 0 persen terhadap produk manufaktur AS karena daya saing yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lain. Namun, kebijakan tarif ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan WTO.

APKI menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan tersebut secara internal dengan anggota APKI mengenai dampak riil di lapangan.

APKI berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan ini tarif ini.

APKI juga sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga maupun asosiasi yang terkait di tingkat ASEAN sehingga harapannya pemerintah dapat segera berkomunikasi lebih lanjut dengan AS, baik melalui perundingan bilateral maupun multilateral.